Penyusunan risalah kebijakan dilatarbelakangi kebutuhan untuk menyeimbangkan peningkatan produksi udang nasional dengan upaya konservasi mangrove, terutama pada kawasan tambak air payau ekstensif yang selama ini menghadapi penurunan produktivitas sekaligus tekanan terhadap ekosistem pesisir.
Produktivitas tambak air payau di Indonesia terus menurun akibat berbagai tantangan teknis dan tata kelola lingkungan. Permasalahan tersebut dipicu oleh desain tambak yang kurang optimal, pengelolaan air yang belum efektif, penggunaan input produksi seperti pupuk, kapur, dan pestisida yang kurang tepat, serta degradasi ekosistem mangrove yang meningkatkan kerentanan kawasan pesisir.
Kondisi ini menunjukkan perlunya pendekatan baru dalam pengelolaan tambak agar produktivitas dapat dipulihkan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Konsorsium RIIM-KONEKSI mengembangkan Kerangka Akuakultur Berkelanjutan (Sustainable Aquaculture Framework-SAF) yang melibatkan peneliti dari ITB, Monash University, BRIN, dan YKAN, dengan dukungan kerja sama Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia.
Kerangka ini diimplementasikan melalui program Integrated Sustainable Mangrove-Carbon Aquaculture (SMACA) di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, pada 2025–2027 sebagai pengembangan dari program Shrimp Carbon Aquaculture (SECURE) yang telah dijalankan YKAN sejak 2022.
