ISKINDO berharap semangat membangun Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia tidak redup pada periode kedua pemerintahan Joko Widodo. Implementasi pembangunan maritim justru lebih diperkuat lagi dalam 5 tahun ke depan. “Untuk kepentingan tersebut, ISKINDO siap memberikan kontribusi dan mengawal pemerintahan ini, terutama untuk mengaskelerasi pembangunan kelautan nasional,” ujar Abdi.
Melalui pertemuan dan diskusi dengan Wantimpres, menurut Abdi, diharapkan menjadi forum tukar menukar ide dan gagasan, sekaligus kesempatan bagi ISKINDO untuk menyampaikan pendapat tentang masalah, strategi dan rekomendasi pembangunan kelautan kepada Dewan Pertimbangan Presiden.
Hasil rumusan ISKINDO, potensi laut Indonesia bisa untuk membayar utang negara. ISKINDO menyarankan kepada Presiden RI untuk lebih serius mengelola potensi laut. Jika hal ini dilakukan dengan konsisten dan sungguh-sungguh akan dapat membayar utang negara.
Pemerintah perlu segera mengatasi segala bentuk ocean crime yang masih marak terjadi di Indonesia dan menimbulkan kerugian negara. Diperkirakan potensi pendapatan negara dari laut mencapai Rp 500 triliun/tahun.
Namun potensi tersebut perlu diintervensi secara ekonomi dan bisnis dengan hitungan yang cermat. Formula baru pemanfatan laut perlu segera dibuat dengan pendekatan ekonomi, sosial dan lingkungan sehingga menjadi sumber pemasukan bagi pemerintah melalui pajak dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Komentar tentang post