Ambon – Untuk meningkatkan ekspor tuna asal Provinsi Maluku, Dinas Kelautan dan Perikanan perlu memperbaiki dokumentasi pencatatan kapal. Konsumen negara tujuan ekspor seperti Amerika dan Jepang sangat concern pada aspek ketertelusuran ikan tuna asal Indonesia.
Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW)-Indonesia, Moh Abdi Suhufan meminta pemerintah provinsi Maluku untuk meningkatkan pembinaan nelayan kecil. Sebab, pasca moratorium, nelayan kecil merupakan tulang punggung dan pelaku utama tuna di Indonesia timur.
“Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku mesti proaktif membantu nelayan kecil mendapatkan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP) sebagai dokumentasi ekspor terutama tuna tujuan Amerika,” kata Abdi.
Selain meningkatkan pembinaan nelayan kecil, pemerintah provinsi Maluku mesti meningkatkan alokasi anggaran untuk perikanan. Karakteristik nelayan kecil di Maluku butuh dukungan sarana penangkapan yang lebih modern dan penyediaan listrik di pulau-pulau kecil Maluku.
“Pemda Maluku mesti berani investasi dan alokasikan anggaran pembangunan untuk pengadaan kapal ukuran kecil dan mini coldstorage untuk tampung tangkapan nelayan kecil,” ujar Abdi.
Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Kepulauan, DPP Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO), Syahrir Abdul Rauf mengatakan, perlu ada sinergitas pembinaan nelayan kecil antara pusat dan daerah.
“Daerah secara perlahan perlu mengurangi ketergantungan bantuan kapal dari pusat, melalui APBD, daerah bisa mengadakan sendiri dan mendorong pelaku usaha berinvestasi di sektor perikanan tangkap,” kata Syahrir.*
Komentar tentang post