Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengajak negara-negara di dunia untuk membuka data Vessel Monitoring System (VMS) sebagai bentuk transparansi kegiatan perikanan.
Selain itu, menurut Susi, Indonesia terus berupaya menjaring komitmen negara lainnya untuk mengakui Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing sebagai transnational organized crime.
Saat ini telah ada 6 negara yang membuka data VMS ke publik, termasuk Indonesia. Sementara 16 negara telah mengakui IUU Fishing sebagai transnational organized crime.
Namun, untuk menjadikannya sebagai resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia butuh dukungan minimal dari 70 negara.
“Untuk menjadi resolusi PBB, kita perlu (dukungan) minimalnya 70 negara. Jadi masih PR besar tapi tidak boleh pesimis. Juanda saja bisa menggolkan negara kepulauan. Bayangkan kalau tidak ada Juanda, seluruh dunia itu lautnya seperti apa, cuma 3 mil semuanya,” kata Susi.
Dengan adanya Deklarasi Juanda, Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil dipersatukan, dengan laut yang luas.
Menurut Susi, illegal fishing di mana pun harus dibasmi, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Pemberantasan IUU Fishing ini, tidak cukup hanya dengan penerapan Port State Measure Agreement, di mana setiap pelabuhan dilarang menerima hasil tangkapan kapal ilegal. Harus dibarengi dengan pelarangan transshipment at sea (bongkar muat di tengah laut).
“Penanggulangan illegal fishing dengan pelarangan kapal asing hanya akan efektif jika dilakukan pelarangan transshipment. Karena tanpa pelarangan transshipment mereka tetap bisa melakukan alih tangkapan ilegal di tengah laut, tanpa dilaporkan ke pelabuhan,” ujar Susi, saat membuka Pelatihan di Gedung Mina Bahari III, Kantor KKP, Jakarta, Senin (22/7).
Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyelenggarakan pelatihan internasional Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) di bidang kelautan, perikanan dan keamanan maritim. Pelatihan ini berlangsung di empat lokasi, yaitu Tegal, Yogyakarta, Sukabumi dan Jakarta pada 22-28 Juli 2019.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Cecep Herawan, Sekretaris Jenderal KKP Nilanto Perbowo, Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) Sjarief Widjaja dan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Zulficar Mochtar. Kemudian, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Brahmantya Satyamurti Poerwadi, Plt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Agus Suherman, Koordinator Staf Khusus Satgas 115 Mas Achmad Santosa dan Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Suseno Sukoyono.*
Berlangganan untuk menerima notifikasi berita terbaru Dari Laut Indonesia
Komentar tentang post