Universitas Islam Indonesia menuntut pemerintah untuk menghormati kedaulatan warga dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Pembangunan di berbagai wilayah, termasuk di Papua, tidak boleh mengabaikan hak-hak masyarakat lokal, keberlanjutan lingkungan, serta prinsip partisipasi publik yang bermakna.
“Negara wajib memastikan bahwa pembangunan tidak berubah menjadi praktik peminggiran, perampasan ruang hidup, atau pengabaian aspirasi warga,” kata Fathul Wahid.
Selanjutnya, Universitas Islam Indonesia mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program ini perlu ditinjau ulang secara komprehensif, mencakup ketepatan sasaran penerima, kualitas dan standar keamanan pangan, tata kelola anggaran, mekanisme pengawasan, serta akuntabilitas pelaksanaannya.
”Kebijakan publik harus dirancang secara rasional dan berbasis data agar tidak mengorbankan program prioritas lain seperti peningkatan mutu dan layanan pendidikan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan layanan kesehatan,” ujarnya.
”Pernyataan ini kami sampaikan sebagai wujud tanggung jawab moral dan kecintaan kepada Indonesia dan kemanusiaan global. Kritik yang kami ajukan bukanlah bentuk oposisi politik, melainkan ekspresi kepedulian warga negara dan institusi pendidikan tinggi terhadap arah perjalanan bangsa dan peradaban dunia.”
