Namun persoalan utama sebenarnya bukan semata-mata soal usia biologis. Tulisan ini juga tidak bermaksud membela anak muda secara romantik atau menganggap bahwa semua politisi muda otomatis lebih baik dibanding politisi senior.
Dalam banyak kasus pilkada di Gorontalo, kapasitas politik antara sebagian besar politisi muda dan elite senior memang masih berjarak cukup jauh. Elite senior memiliki pengalaman panjang dalam birokrasi, jaringan sosial yang kuat, akses terhadap sumber daya ekonomi dan politik, serta tingkat kepercayaan publik yang relatif lebih mapan.
Selain itu, dalam konteks sosial Gorontalo, kepemimpinan politik tidak hanya diukur dari kemampuan administratif atau popularitas media sosial. Politik lokal juga sangat dipengaruhi oleh dimensi kultural dan adat. Di masyarakat Gorontalo dikenal istilah “dipo moodelo”, yakni anggapan bahwa seseorang belum cukup matang atau belum memiliki kapasitas kepemimpinan yang memadai untuk memikul tanggung jawab publik yang besar.
Konsep tersebut bukan sekadar soal usia, tetapi berkaitan dengan kemampuan membaca adat, memahami struktur sosial, menjaga relasi antarkelompok, dan menunjukkan kematangan dalam kepemimpinan publik.
Di tengah dominasi pemilih muda dan wacana besar tentang bonus demografi, politik lokal justru memperlihatkan gejala yang bertolak belakang. Demokrasi tampak semakin muda di permukaan, tetapi struktur kekuasaannya tetap dikendalikan oleh pola lama. Anak muda hadir di ruang digital, memenuhi arena kampanye, dan mendominasi daftar pemilih, tetapi tidak cukup hadir dalam distribusi kekuasaan.
