Oleh: Dr. Funco Tanipu, S.T., M.A, Founder The Gorontalo Institute
Pemilu 1955 menyimpan sebuah paradoks yang menarik untuk dibaca dari Gorontalo. Secara nasional, Partai Komunis Indonesia (PKI) memperoleh sekitar 16 persen suara dan menjadi salah satu dari empat kekuatan politik terbesar dalam pemilihan anggota DPR. Di Gorontalo, ceritanya berbeda sama sekali: PKI hanya memperoleh 0,78 persen suara. Masyumi meraih 37,35 persen, PSII 35,78 persen, PNI 12,45 persen, dan NU 11,27 persen (Madjowa, 2015).
Angka itu terlalu besar perbedaannya untuk dijelaskan hanya dengan mengatakan bahwa Gorontalo adalah masyarakat religius. Pertanyaan yang lebih menarik justru bagaimana sebuah partai yang mempunyai organisasi, ideologi, program, dan daya mobilisasi yang kuat secara nasional gagal mengubah kekuatan tersebut menjadi dukungan elektoral di sebuah wilayah. Jawabannya perlu dicari dalam cara masyarakat lokal membentuk identitas, mengenali otoritas, mempercayai informasi, dan menentukan pilihan politik.
PKI tidak datang ke Gorontalo dalam keadaan masyarakat yang awam secara politik. Sebelum Pemilu 1955, sudah terdapat organisasi keagamaan, tokoh masyarakat, jaringan keluarga, adat, dan partai yang mempunyai hubungan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Karena itu, penerimaan terhadap suatu gagasan politik tidak hanya ditentukan oleh isi gagasan itu sendiri, tetapi juga oleh siapa yang menyampaikannya dan melalui jaringan sosial mana gagasan tersebut beredar.
