Darilaut – Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut atau International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) mengatakan pentingnya kerangka hukum untuk mendorong aksi iklim dan perlindungan laut.
Hal ini disampaikan Presiden ITLOS Tomas Haukur Heidar, saat memberikan kuliah umum di Universitas Filipina (University of the Philippines), pada Rabu (27/11) dengan judul: “Persimpangan antara Hukum Laut dan Hukum Lingkungan Internasional: Peran ITLOS dalam Aksi Iklim.”
Selain di Universitas Filipina, Heidar menyampaikan serangkaian kuliah di Institut Manajemen Asia untuk Kantor Jaksa Agung, dan Departemen Luar Negeri (DFA).
Komisi Perubahan Iklim Filipina atau Climate Change Commission (CCC) menyoroti perlunya kerja sama internasional yang lebih kuat untuk memerangi ancaman terkait iklim terhadap lautan dan menekankan peran kerangka hukum internasional dalam mendorong aksi iklim.
Keterlibatan ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman tentang kerangka hukum internasional dalam kaitannya dengan perubahan iklim dan dampak globalnya.
Kunjungan bersejarah Heidar ke Filipina, yang pertama dilakukan oleh Presiden ITLOS, menyoroti perlunya dukungan multipihak untuk rezim laut berbasis aturan untuk menyelesaikan perselisihan, mengklarifikasi komitmen kedaulatan di bawah kerangka kerja internasional, dan mengidentifikasi area kerja sama menuju masa depan yang adil, damai, dan tahan iklim bagi semua.
