Darilaut – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan United Nation Educational, Sciencetific, and Cultural Organization (UNESCO) membahas mengenai sistem peringatan dan mitigasi tsunami.
Pembahasan ini dilakukan saat BNPB menerima kunjungan delegasi Intergovernmental Coordination Group for Indian Ocean Tsunami (ICG-IOT) UNESCO di graha BNPB, Jakarta, pada Sabtu (16/11). Delegasi ini dipimpin oleh Wakil Ketua Pattabhi Rama Rao dari India.
Kepala Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BNPB Bambang Surya Putra menjelaskan mengenai penanggulangan bencana di Indonesia, khususnya mekanisme koordinasi saat darurat.
“Kami melakukan fungsi komando secara berjenjang. Pemerintah daerah di tingkat kabupaten atau kota akan merespons paling awal saat terjadi bencana,” ujarnya.
Kepala Pusdalpos juga menjelaskan modal sosial dalam menghadapi bencana di tingkat paling bawah, yaitu desa atau kelurahan.
Bambang menyampaikan, hingga tahun 2024, Indonesia memiliki 6.056 desa atau kelurahan tangguh bencana.
Bambang mengajak para delegasi untuk meninjau ruang pengendalian operasi. Fasilitas yang berada di ruang tersebut, seperti ruang monitoring, radio komunikasi, call center, ruang kendali.
Beberapa sistem informasi untuk pemantauan dijelaskan kepada delegasi yang didampingi BMKG.
