“Kami juga berharap seluruh pihak di lingkungan kabupaten kota dan juga dibantu oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah itu bisa membangun sebuah manajemen yang transparan mulai dari tingkat RT/RW sampai dengan tingkat desa,” kata Doni.
Transparansi pengelolaan anggaran menjadi penting, salah satunya agar masyarakat penerima hak dana stimulus maupun yang mendapat hunian relokasi tidak tumpang tindih atau ganda.
Selain itu, data transparansi yang valid juga memudahkan dalam memetakan penerimaan bantuan lebih lanjut.
“Kita harapkan semua data-data mengenai rumah rusak bisa terpetakan di desa, sehingga masyarakat dapat mengetahui siapa yang nanti mendapat dukungan stimulan dan mana yang nanti harus direlokasi,” katanya.
Halaman 3 dari 3
Komentar tentang post