Darilaut – Hasil Survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2021 di 34 provinsi 76,02 naik sangat tipis yaitu 0,75 dibandingkan IKP 2020 yang mencapai 75,27. Artinya bahwa kehidupan pers selama tahun 2020 termasuk “cukup bebas”.
Kemerdekaan pers di Indonesia masih menghadapi sejumlah persoalan disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang dimulai pada Maret 2020 sampai saat ini. Yaitu bekurangnya pendapatan perusahaan pers sehingga berakibat pada kesejahteraan wartawan, masih terjadinya kekerasan terhadap wartawan, makin tergerusnya audiens media massa karena peran media sosial sebagai sumber informasi sehingga ketergantungan kepada media massa berkurang.
Hal itu tercermin dari hasil survei Indeks Kemerdekaan Pers yang dilakan di 34 provinsi, di lingkungan Fisik dan Politik, Lingkungan Ekonomi, dan Lingkungan Hukum pada 12 responden di setiap provisi, yang terdiri dari wartawan, pengusaha pers, pemerintah, dan masyarakat. Hal lain adalah bagaimana perusahaan pers di daerah amat tergantung pada kerjasama dengan pemerintah provinsi dan kabupaten-kota, untuk menghidupi operasionalnya.
Hal ini secara langsung atau tidak langsung memengaruhi independensi pers berhadapan dengan kekuasaan. Wakil Ketua Dewan Pers Henry Ch Bangun dalam pembukaan acara “Peluncuran Hasil Survei Indeks Kemerdekaan Pers 2021” di Bintaro, Tangerang Selatan, Rabu (1/9) siang, mengatakan, pandemi Covid-19 membuat banyak perusahaan pers mengalami penurunan pendapatan karena merosotnya kegiatan perekonomian. Kondisi ini sebagaimana ditunjukkan hasil Survei Indeks Kemerdekaan Pers 2021, mendorong perusahaan pers mencari sumber pemasukan antara lain dari anggaran iklan pemerintah daerah.
Komentar tentang post