Jakarta – Kementerian Luar Negeri terus memberi perhatian dalam kasus-kasus penelantaran pelaut di tingkat internasional.
“Pada tingkat internasional, Indonesia akan terus mendorong pembentukan guideline penanganan kasus penelantaran pelaut di forum International Maritime Organization (IMO, Organisasi Maritim Sedunia),” kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri 2020 (PPTM) yang diselenggarakan di Ruang Nusantara, Kementerian Luar Negeri Rabu (8/1).
Selain itu, Indonesia akan terus mendorong universalisasi kesepakatan Global Compact for Migration untuk migrasi yang aman, teratur dan regular dan implementasi ASEAN Consensus on the Promotion and the Protection of the Rights of Migrant Workers.
Kemudian, penguatan kerja sama penanganan kejahatan perdagangan manusia dan mengintensifkan upaya penyelesaian MoU penempatan pekerja migran Indonesia di negara tujuan.
Menlu Retno mengatakan, globalisasi akan terus mendorong tingkat migrasi WNI ke luar negeri. Intensitas dan kompleksitas permasalahan pun akan semakin meningkat.
Oleh karena itu, kata Retno, penguatan terhadap isu pelindungan semakin diperlukan. Strategi pelindungan harus dilakukan secara holistik baik di tingkat domestik maupun internasional.
Di tingkat domestik, kerja sama hulu dan hilir akan terus ditingkatkan, antara lain melalui Rencana Aksi Nasional dalam rangka implementasi Global Compact for Migration dan kampanye penyadaran publik mengenai migrasi aman.
Selanjutnya, menurut Menlu, pengembangan ekosistem pengguna aplikasi Safe Travel, melalui kerja sama dengan berbagai lembaga penyelenggara perjalanan WNI ke luar negeri; dan memperkuat kebijakan satu data, dimana database WNI di luar negeri yang lebih akurat melalui Portal Peduli WNI akan terintegrasi dengan sistem database nasional.
“Sekali lagi, penguatan kehadiran negara dalam pelindungan WNI akan terus dilakukan di semua lini,” kata Retno.
Menlu juga menekankan pentingnya bagi Indonesia-Malaysia-Filipina untuk kerja sama trilateral, penjagaan keamanan di perairan Sulu dan sekitarnya.
Di kawasan Pasifik, pada 2019, Indonesia juga telah telah memulai perundingan dengan Fiji. Ini perundingan pertama untuk kawasan Pasifik Selatan.
Menurut Retno, di kawasan Pasifik, perluasan kerja sama baik ekonomi maupun pembangunan akan terus dipertebal. Antara lain melalui peluncuran Platfrom Kemitraan Pembangunan dengan Pasifik.
Hal ini guna mengatasi tantangan pembangunan seperti perubahan iklim, bencana alam dan pencapaian SDGs, penunjukan Duta Besar Keliling untuk Kawasan Pasifik dan menjadi tuan rumah 1st Leaders Meeting Archipelagic and Island States (AIS) Forum pada Nopember 2020.*
Komentar tentang post