Dalam rangka mewujudkan pembangunan perikanan yang berdaulat, Indonesia berpartisipasi aktif dalam pembahasan isu subsidi perikanan di WTO dengan mengedepankan kepentingan nasional, yaitu menjaga keberlanjutan perikanan bagi nelayan kecil serta sumber daya ikan di ZEE Indonesia.
Di tingkat regional ASEAN, Indonesia berhasil menghadang usulan Thailand untuk membentuk ASEAN Common Fisheries Policy (ACFP) yang membolehkan satu negara menangkap ikan di perairan negara lain.
Indonesia berpandangan bahwa usulan tersebut berpotensi mengancam kedaulatan perikanan nasional Indonesia. Sehingga Indonesia mengusulkan perubahan ACFP menjadi ASEAN General Fisheries Policy (AGFP) yang hanya merupakan dokumen kebijakan yang bersifat umum dan dapat diterima oleh ASEAN Member States (AMS).*
Bahan ini dari Frequently Asked Question (FAQ) Pembangunan Perikanan Tangkap. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT), Kementerian Kelautan dan Perikanan. Juli, 2019.
Komentar tentang post