Ketua BPK mengatakan dengan potensi yang dimiliki Teluk Tomini, seharusnya pembangunan ekonomi di kawasan tersebut dapat sejajar dengan kawasan lainnya yang lebih maju khususnya di Pulau Sulawesi sendiri.
Agung mengatakan sesuai dengan semangat SDG’s tentang no one left behind, maka diharapkan hasil dari pembangunan KEK Teluk Tomini harus dinikmati semua lapisan masyarakat yang tinggal di Kawasan Teluk Tomini dan dapat meningkatkan kemandirian fiskal daerah.
“Prinsip utama good governance yang harus diterapkan dalam pembangunan KEK Teluk Tomini adalah akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dengan memperhatikan aspek keamanan (safety and security), lingkungan hidup serta keberlanjutan antar generasi,” katanya.
Sebab, menurut Agung, hal terpenting dalam reformasi keuangan negara adalah meningkatnya kualitas transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang mencerminkan pengelolaan pemerintahan yang baik dan clean government.
Kegiatan Regional Meeting Kawasan Teluk Tomini dan Maluku Utara diselenggarakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Tema kegiatan “Revitalisasi Teluk Tomini Menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk Peningkatan Ekonomi dan Investasi Pedesaan“.
Hadir dalam regional meeting ini antara lain Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar, Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar, Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK Dori Santosa, Rektor Universitas Negeri Gorontalo Eduart Wolok, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, serta para kepala daerah se-Teluk Tomini dan Maluku Utara.
Komentar tentang post