“Percakapan publik didominasi isu otoritarianisme, konflik elite, PSU yang berlarut, hingga kekecewaan terhadap komunikasi kebijakan pemerintah. Lonjakan terbesar terjadi saat demo nasional 28 Agustus.”
Di sektor hukum, publik menilai konsistensi aparat melemah. Narasi mengenai RUU KUHAP serta kasus besar seperti Hasto Kristiyanto, Tom Lembong, dan Ira Puspadewi menjadi pemicu sentimen negatif. Bahkan, persepsi “KPK sudah tidak relevan” menjadi narasi yang paling menetap.
Program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) turut menjadi sorotan publik. Meski mendapat perhatian besar, respons warganet cenderung kritis terhadap kesiapan implementasi. Janji pertumbuhan ekonomi 8 persen juga dinilai publik sebagai target yang tidak realistis.
Neni juga menemukan jurang persepsi antara pemberitaan media dan opini warganet, khususnya terkait sikap pemerintah terhadap krisis Gaza.
“Publik menunjukkan ketidakpercayaan yang meluas, sementara pemberitaan media cenderung positif.”
Kondisi ini, lanjutnya, memberikan sinyal bahwa hubungan negara dan warga berada dalam titik paling rapuh selama tahun 2025.
“Publik bukan hanya mengkritik. Mereka kelelahan karena kebijakan terasa jauh dari realitas yang mereka hadapi.”
Menanggapi temuan tersebut, Rhenald menekankan bahwa pemerintah tidak bisa lagi bekerja dengan pola lama yang birokratis dan lambat. Ia mengingatkan bahwa ancaman masa depan bukan lagi datang dari tank, tetapi dari AI, misinformasi, dan serangan digital.
