Kolaborasi dalam penyusunan peta ini melibatkan lembaga pemerintah daerah, akademisi, LSM, hingga mitra pembangunan internasional. Berbagai kegiatan konsultasi teknis dan validasi publik juga dilakukan untuk menjamin bahwa peta ini dapat digunakan sebagai rujukan lintas sektor dalam perencanaan pembangunan kelautan.
Direktur Konservasi Ekosistem KKP, Firdaus Agung, menjelaskan bahwa data sebaran ekosistem karang dan lamun akan menjadi acuan strategis untuk penetapan kawasan konservasi, pengelolaan perikanan berbasis ekosistem, serta pengembangan wisata bahari yang ramah lingkungan. Selain itu, peta ini juga berperan dalam penyusunan target penurunan emisi karbon nasional sebagai bagian dari komitmen Indonesia dalam agenda iklim global.
Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN), salah satu mitra pendukung, juga menilai peluncuran peta ini sebagai langkah strategis. Direktur Program Kelautan YKAN, Muhammad Ilman, menegaskan bahwa peta tersebut merupakan landasan penting untuk memastikan perlindungan ekosistem pesisir yang vital bagi ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.
Pasca peluncuran, KKP telah menyiapkan serangkaian tindak lanjut mulai dari penguatan kelembagaan, penyempurnaan infrastruktur data nasional, hingga pengembangan sistem pemantauan jangka panjang. Upaya ini sejalan dengan arah kebijakan ekonomi biru yang menekankan pada keberlanjutan ekologi demi peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.
