Direktur Program Kelautan YKAN, Muhammad Ilman, mengatakan pengalaman di Berau menunjukkan bahwa peningkatan produksi udang tidak harus ditempuh dengan mengorbankan ekosistem mangrove.
Pengalaman di Berau menunjukkan bahwa produktivitas tambak dapat meningkat melalui perbaikan desain tambak, pengelolaan hidrologi, dan restorasi mangrove secara terpadu. Pendekatan SAF memberikan bukti bahwa peningkatan produksi dan perlindungan ekosistem dapat berjalan beriringan.
Karena itu, “kami berharap kerangka ini dapat menjadi salah satu acuan dalam pengembangan kebijakan akuakultur berkelanjutan di Indonesia,” katanya.
Risalah kebijakan tersebut merekomendasikan agar pemerintah memprioritaskan revitalisasi tambak yang telah beroperasi dibandingkan pembukaan tambak baru melalui konversi mangrove. Selain itu, dokumen tersebut mendorong penguatan skema pembiayaan berbasis jasa ekosistem, integrasi zona penyangga mangrove dalam desain tambak, peningkatan kapasitas pembudidaya, serta pengarusutamaan akuakultur berkelanjutan dalam implementasi kebijakan Ekonomi Biru nasional.
Melalui penyampaian risalah kebijakan ini, Konsorsium RIIM-KONEKSI berharap SAF dapat menjadi salah satu rujukan dalam penyusunan kebijakan nasional untuk mendorong peningkatan produksi akuakultur yang berkelanjutan, memperkuat ketahanan pangan, sekaligus menjaga kelestarian ekosistem pesisir Indonesia.
