Dalam paparannya, Yanu juga menyinggung budaya sosial bangsa yang disebutnya sebagai “3P: pelupa, pemaaf, dan penyabar,” serta sikap fatalistik masyarakat yang menyerahkan seluruh persoalan kepada Tuhan. Kondisi ini, menurutnya, turut melemahkan urgensi implementasi rekomendasi ilmiah. Di sisi lain, pengambil kebijakan juga tidak menggunakan data populasi sebagai dasar mitigasi. Padahal, pemetaan ekologis seharusnya dipadukan dengan pemetaan penduduk untuk mengidentifikasi titik krusial penyelamatan.
Ia menekankan bahwa bencana pada dasarnya adalah “krisis kependudukan.” Jika siklon terjadi di wilayah tanpa penghuni, itu tidak disebut bencana. Kesalahan mendasar, menurutnya, adalah cara pandang yang terlalu antroposentris. Selain itu, respons cepat pemerintah juga terhambat oleh birokrasi dan minimnya anggaran lembaga seperti BNPB dan BMKG untuk membangun sistem peringatan dini ideal.
“Layering data antara pemetaan alam dan pemetaan kependudukan sangat penting untuk meminimalisir korban.”
Melalui webinar ini, para periset BRIN menegaskan pentingnya sinergi besar antara ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebijakan publik untuk membangun sistem mitigasi yang benar-benar mampu menyelamatkan masyarakat dari bencana yang kian kompleks akibat perubahan iklim.
