Ia juga memaparkan perlunya penggunaan model prediksi cuaca resolusi tinggi, baik secara temporal maupun spasial, dalam wilayah domain luas seperti Asia Tenggara. Teknologi ini dinilai penting untuk mengantisipasi dinamika cuaca ekstrem yang terjadi semakin sering dan intens. Namun teknologi saja tidak cukup, edukasi publik harus diperluas.
“Edukasi publik dilakukan secara luas dan komprehensif, mulai sekolah-sekolah hingga pemanfaatan berbagai media seperti TV, radio, medsos, hingga webinar.”
Erma menekankan perlunya pembentukan forum nasional untuk menyepakati langkah mitigasi bersama agar sinergi dan koordinasi tidak berjalan parsial.
Sementara itu, Periset PR Kependudukan BRIN, Yanu Endar Prasetyo, memberikan kritik tajam terkait kegagalan mitigasi yang terjadi selama bencana banjir bandang di Sumatera. Ia menilai bahwa bangsa ini tidak belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya.
“Siklon ini bukan hal baru. Pada 2021 juga sudah terjadi, tapi kita tidak belajar.”
Menurut Yanu, kegagalan mitigasi bukan soal menyalahkan pihak tertentu, tetapi karena bangsa ini tidak mendengarkan ilmuwan. “Hampir setiap kebijakan tidak berbasis hasil riset.”
Yanu menyebut bahwa paradigma pembangunan Indonesia masih menempatkan ekonomi sebagai panglima, sementara ekologi menjadi subordinat. Akibatnya, manusia justru menjadi korban karena tidak adanya keseimbangan antara pembangunan dan keberlanjutan lingkungan. Ia juga menjelaskan bahwa di Pusat Riset Kependudukan BRIN, berbagai riset tentang kontribusi ilmu sosial dalam mitigasi, pemulihan, dan recovery bencana telah dihimpun dan diterbitkan sebagai bahan pembelajaran.
