Darilaut – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, sektor transportasi selain berperan penting memberikan akses keterhubungan bagi masyarakat, juga berperan mengurangi emisi gas rumah kaca.
Hal ini menjadi upaya bersama negara-negara di dunia untuk mengatasi perubahan iklim guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan sesuai yang diatur dalam resolusi PBB tentang Tujuan Pembangunan yang Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDG’s).
Untuk itu, Kementerian Perhubungan mendukung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) melakukan audit terkait pembangunan transportasi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Hal ini disampaikan Menhub Budi saat menjadi pembicara kunci konferensi yang digelar secara daring oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bertema Peran Badan Pemeriksa untuk Mencapai Transportasi Berkelanjutan dan Pembangunan Ramah Lingkungan, Rabu (13/10).
“Indonesia memiliki komitmen tinggi untuk berperan serta dalam pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim, termasuk dalam transportasi,” kata Menhub.
Komitmen Indonesia di sektor transportasi tersebut ditunjukkan melalui pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan angkutan umum seperti pembangunan MRT, LRT, Kereta Cepat, serta Bandara dan Pelabuhan Hijau.
Menurut Menhub, walaupun di tengah pandemi yang memukul perekonomian dan sektor transportasi, Kemenhub tetap menjalankan program pengembangan sosial ekonomi yang seimbang, inklusif, dan berkelanjutan.
Menhub mengatakan komunitas global akan mengambil semua kesempatan pemulihan ekonomi dengan memasukkan aspek berkelanjutan dalam agenda pembangunan mereka melalui pelaksanaan “Green Recovery Program” sebagai perubahan mendasar.
Karena itu, pengawasan dan pelaksanaan program dan kebijakan yang diambil oleh para pemangku kepentingan merupakan hal yang sangat penting.
Ketua BPK RI Dr Agung Imam Sampurna mengatakan, BPK RI merancang audit khusus untuk implementasi pembangunan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keterkaitan antara target sasaran yang berfokus pada pengurangan emisi dari sektor transportasi, integrasi konservasi energi moda transportasi, dan pembangunan infrastruktur jalan.
BPK RI bersama dengan Badan Pengawas Keuangan Negara Tiongkok dan Thailand ditunjuk oleh PBB menjadi inisiator untuk melakukan audit dengan tema transportasi berkelanjutan yang akan menjadi panduan audit bagi 80 negara anggota lainnya untuk melakukan audit serupa di negaranya masing-masing.
Komentar tentang post