Perlindungan Hukum dan Keselamatan Jurnalis
Dalam menjalankan mandat undang-undang, Dewan Pers terus berupaya melindungi wartawan dari potensi pemidanaan. Sepanjang 2025, Dewan Pers menyediakan 118 ahli pers untuk memberikan keterangan ahli di kepolisian dan pengadilan.
Dari Januari hingga November 2025, ahli pers melayani 86 kasus yang menggunakan Undang-Undang ITE, 17 kasus Undang-Undang Pers, serta sejumlah kasus lain dengan dasar hukum berbeda.
Untuk memperkuat perlindungan keselamatan jurnalis, Dewan Pers bersama sejumlah lembaga negara merintis Mekanisme Nasional Keselamatan Pers, yang resmi diluncurkan pada 24 Juni 2025. Mekanisme ini akan membentuk Satuan Tugas Nasional Keselamatan Pers sebagai forum koordinasi penanganan kasus-kasus keselamatan wartawan.
Pengaduan Publik dan Profesionalisme Media
Dari sisi profesionalisme, Dewan Pers menerima 1.166 pengaduan masyarakat sepanjang Januari–November 2025. Jumlah ini melonjak signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, yakni 626 pengaduan pada 2024 dan 794 pengaduan pada 2023.
Mayoritas pengaduan ditujukan kepada media siber, seiring meningkatnya konsumsi informasi digital. Isu yang paling sering diadukan meliputi pelanggaran prinsip cover both sides, judul clickbait, pencemaran nama baik, penggunaan foto tanpa izin, serta ujaran kebencian.
