Sementara dari sisi produsen, perlu prioritas kelompok produsen yang wajib menerapkan EPR. Instrument EPR, antara lain standar kemasan dan perdagangan plastik.
Sejak 2022, United Nation on Environmental Assembly (UNEA) sudah mulai melakukan negosiasi untuk menyusun ILBI untuk mengatasi polusi plastik.
Negara-negara ASEAN dibawah koordinasi ASEAN Secretariat, terus bekerja bersama-sama mengatasi persoalan lingkungan hidup.
ASEAN Senior Official on Environment (ASOEN) – National Focal Point (NFP) Indonesia dalam urusan ini adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam hal ini Kepala Badan Standardisasi Instrumen LHK.
Dalam pertemuan telah mengidentifikasi commonalities terkait plastic pollution serta menyiapkan ASEAN Member States (AMS) untuk menghadapi pertemuan INC-3 di Nairobi Kenya.
Pertemuan melakukan sharing dan berdiskusi terkait perspektif dan kesamaan peran.
ASOEN NFP Indonesia, Ary Sudijanto, menjelaskan bahwa ASEAN dapat menjadi episentrum pertumbuhan inklusif pengelolaan plastik yang memberikan dampak positif pada beberapa aspek penting yaitu peningkatan kualitas lingkungan, peningkatan aspek ekonomi dan sosial melalui penerapan konsep ekonomi sirkular.
Dalam kesempatan open session AMS mendapatkan pandangan dan informasi dari mitra, yaitu World Bank, GIZ dan ERIA (Economic Research Institute for ASEAN and East Asia).
