Jakarta – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan melakukan evaluasi tol laut dan angkutan laut perintis di Provinsi Maluku dan Maluku Utara, Selasa (30/7).
Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Antar Lembaga Buyung Lalana mengatakan, keberadaan tol laut di Maluku dan Maluku Utara merupakan salah satu bagian dari penyelenggaraan program tol laut di Indonesia sebagai salah satu program strategis Pemerintahan Presiden Jokowi.
Keberhasilan tol laut dan angkutan laut perintis sangat ditentukan oleh sinergi atau harmonisasi semua pihak terkait seperti Pemerintah Kantor Pusat, UPT Ditjen Perhubungan Laut di daerah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten, Dinas Perindustrian dan Perdagangan maupun para pengusaha dan stakeholders terkait lainnya.
“Apalagi dengan kondisi geografis Indonesia dimana jumlah pulau di Indonesia lebih dari 17,504 pulau menjadikan transportasi laut baik untuk barang maupun penumpang sangat penting. Hal ini juga sejalan dengan program pemerintah saat ini yang bertujuan mengurangi perbedaan harga atau disparitas harga di seluruh wilayah Indonesia,” kata Buyung, dalam rapat koordinasi pelaksanaan angkutan barang di laut (Tol Laut) dan angkutan laut perintis di Provinsi Maluku dan Maluku Utara.
Rapat ini diikuti para Kepala Unit Penyelenggara Teknis (UPT) Ditjen Perhubungan Laut, Dinas Perhubungan Pemprov dan Pemkab, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Operator Kapal dan para pengusaha jasa transportasi , Rumah Kita, gerai maritim dan pemilik toko kelontong di Propinsi Maluku dan Maluku Utara.
Komentar tentang post