Jakarta – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menunda pemberlakuan sanksi administratif terkait implementasi pemasangan Sistem Identifikasi Otomatis atau Automatic Identification System (AIS) pada kapal berbendera Indonesia dan Kapal Asing yang berlayar di wilayah Perairan Indonesia.
Adapun kewajiban memasang dan mengaktifkan AIS tetap mulai dilaksanakan Selasa (20/8) hari ini.
Penundaan sanksi administratif ini sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor SE.70 Tahun 2019 yang dikeluarkan Selasa (20/8).
Surat edaran tersebut mengacu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 Tahun 2019 tentang Pemasangan dan pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis Bagi Kapal yang Berlayar di Wilayah Perairan Indonesia dan Surat Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman No 180/Deputi1/Maritim/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 tentang hasil rapat koordinasi pemberlakuan PM Perhubungan Nomor 7 tahun 2019. Surat edaran yang ditandatangani Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, R Agus H Purnomo tersebut, berisi 3 poin.
Direktur Kenavigasian, Basar Antonius mengatakan, penundaan pemberlakuan sanksi administratif ini diputuskan setelah melakukan evaluasi terhadap kesiapan pelaksanaan pemasangan dan pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis tersebut, khususnya AIS Klas B pada kapal penangkap ikan dan kapal pelayaran rakyat.
Komentar tentang post