Darilaut – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah memasang peralatan sistem peringatan dini tsunami di Pulau Siberut, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat.
Sistem ini dikembangkan BNPB dan Universitas Gadjah Mada (UGM). Ujicoba dan simulasi sistem peringatan ini melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Mentawai dan warga setempat, Senin (23/11).
Dalam pengujian sistem peringatan dini, dilakukan rangkaian simulasi evakuasi tsunami. Simulasi bertujuan untuk menguji sistem yang dibangun untuk menghadapi potensi tsunami di Kecamatan Siberut Utara.
Simulasi evakuasi tsunami merupakan puncak dari serangkaian kegiatan sistem peringatan dini yang dibangun sejak tanggal 15 hingga 23 November 2020.
Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan akurat dari pemerintah tentang bahaya tsunami melalui sirine yang terpasang.
Melalui simulasi tersebut diharapkan dapat dilakukan secara berkelanjutan, misal tanggal 26 setiap bulan atau setiap tahunnya. Tentu, ini akan membantu kesiapsiagaan warga setempat dalam menghadapi bencana.
Kepala Seksi Integrasi Pemantauan BNPB Aminingrum mengatakan, pengetahuan dan upaya peningkatan kesiapsiagaan bukanlah untuk menakut-nakuti tetapi merupakan suatu upaya untuk melatih mental dan diri dalam menghadapi bencana.
“Adanya simulasi dengan membunyikan sirine itu tidak bermaksud menakut-nakuti warga, simulasi dengan menggunakan sirine dimaksudkan agar warga mendapat informasi yang benar dan akurat dari pemerintah tentang bahaya tsunami,” ujar Aminingrum di lokasi pemasangan alat peringatan dini, Muara Sikabaluan, Kecamatan Siberut Utara, Senin (23/11).
Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan target dalam prioritas nasional untuk pemasangan alat peringatan dini tsunami di Indonesia.
Dalam membangun kesiapsiagaan di Kepulauan Mentawai, menggunakan metodelogi sistem peringatan dini tsunami atau tsunami early warning system (TEWS) yang terdiri dari 9 tahapan.
Kesembilan tahapan tersebut meliputi (1) persiapan, (2) penilaian risiko, (3) sosialiasi bencana tsunami, (4) pembentukan tim siaga, (5) pembuatan denah evakuasi, (6) penyusunan prosedur tetap, (7) pemantauan peringatan dini dan geladi evakuasi, (8) membangun komitmen daerah dan masyarakat dalam pengoperasian dan pemeliharaan keseluruhan sistem peringatan dini, dan (9) monitoring status fungsi alat.
BNPB, UGM dan BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai melakukan serangkaian kegiatan selama 10 hari untuk memastikan sistem peringatan dini tsunami berjalan.
Komentar tentang post