Pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai langkah konkrit, untuk meningkatkan perekonomian nasional melalui transportasi laut. Salah satunya dapat terlihat dengan adanya peningkatan volume ekspor dan impor barang dalam kurun waktu 4 tahun terakhir melalui 4 (empat) Pelabuhan Utama, yaitu Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Perak, Belawan dan Pelabuhan Makassar.
“Hal tersebut tentunya harus didukung juga oleh kebijakan yang menunjang kemudahan dalam berinvestasi, antara lain deregulasi perizinan dan implementasi Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS),” kata Agus yang mewakili Menteri Perhubungan sebagai keynote speaker pada International Conference on Port, Shipping and Maritime Logistics di Jakarta, Kamis (26/9).
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden Indonesia Terpilih Tahun 2019-2024 Prof Dr (HC) KH Ma’ruf Amin.
Agus mengatakan, pemerintah perlu menetapkan program dan kebijakan pembangunan sektor kelautan yang terarah, tepat sasaran dan kebijakan pembangunan sektor maritim Indonesia yang mampu mengkonsolidasikan program-progam pembangunan kelautan yang telah ada.
“Kebijakan tersebut tercermin dalam arah kebijakan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2020-2024, di mana isu infrastruktur konektivitas laut dan antarmoda masih menjadi fokus kerja Kementerian Perhubungan,” ujarnya.*
Komentar tentang post