Direktur Eksekutif Program Lingkungan Hidup PBB (UNEP) Inger Andersen, mengatakan, rencana pemerintah untuk memperluas produksi bahan bakar fosil menghambat transisi energi yang diperlukan untuk mencapai emisi nol bersih, sehingga masa depan umat manusia dipertanyakan.
“Memberi kekuatan pada perekonomian dengan energi yang bersih dan efisien adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri kemiskinan energi dan pada saat yang sama menurunkan emisi,” kata Inger dalam siaran pers.
Pada COP26 pada akhir tahun 2021, pemerintah berkomitmen untuk mempercepat upaya menuju “penghentian penggunaan pembangkit listrik tenaga batu bara dan penghapusan subsidi bahan bakar fosil yang tidak efisien”, meskipun mereka tidak setuju untuk mengatasi produksi seluruh bahan bakar fosil.
Penulis utama laporan, Michael Lazarus, mengatakan, COP28 bisa menjadi momen penting ketika pemerintah akhirnya berkomitmen untuk menghentikan penggunaan bahan bakar fosil dan mengakui peran yang harus dimainkan oleh produsen dalam memfasilitasi transisi yang terkelola dan adil.
“Pemerintah dengan kapasitas terbesar untuk beralih dari produksi bahan bakar fosil memikul tanggung jawab terbesar untuk melakukan hal tersebut sambil memberikan pendanaan dan dukungan untuk membantu negara-negara lain melakukan hal yang sama,” ujarnya.
