KESATUAN Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan miliki fungsi penyidikan dan penegakan hukum.
Direktur KPLP Ahmad mengatakan, KPLP memiliki fungsi penyidikan dan penegakan hukum berdasarkan UU No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
Adapun berdasarkan aturan-aturan internasional, terdapat 4 pilar peraturan internasional, yaitu SOLAS (International Convention for the Safety of Life at Sea), MARPOL (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships), STCW (International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers) dan MLC (Maritime Labour Convention, 2006).
“Kita juga punya aturan Tokyo MoU dengan 20 negara yang sering bertemu membuat suatu kesepakatan-kesepakatan terkait kapal-kapal mereka masuk ke wilayah kita di 20 negara Tokyo MoU itu maupun kapal kita yang berbendera Indonesia yang masuk ke wilayah mereka,” kata Ahmad, Jumat (10/1).
Selain itu, dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan Pasal 44 ayat (1) memandatkan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menjadi penanggung jawab pelaksanaan kegiatan dan administrasi Pemerintah pada Organisasi Maritim Internasional dan/atau lembaga internasional di bidang pelayaran lainnya, sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
Dalam hal penegakan hukum, KPLP dapat melakukan dengan 2 (dua) cara, baik secara administratif maupun pidana.
Secara administrasi, menurut Ahmad, dengan memberikan denda, pencabutan, penundaan dan lain sebagainya. Menyangkut pidana, melalui 400 personil Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dilatih dan terlatih. Mereka mengadakan penyidikan sampai proses lebih lanjut dan P21.*
Komentar tentang post