Sebaliknya, pemerintah maupun sektor industri diminta untuk menghilangkan insentif yang justru meningkatkan resiko ALDFG dan upaya-upaya untuk mengatasi masalah terkait ALDFG.
Dari sisi teknis, institusi-institusi regional maupun nasional, LSM, asosiasi ataupun pemerintah di daerah diminta untuk memfasilitasi penggunaan VGMFG dan petunjuk praktis kerangka kerja manajemen alat tangkap dengan cara menerjemahkan dan menyesuaikan petunjuk penandaan alat tangkap. Lalu, untuk meningkatkan kepedulian para stakeholder perikanan pemerintahpun diminta untuk mengembangkan materi-materi pelatihan bagi trainer.
Selanjutnya, FAO diminta untuk segera melengkapi Annex B VGMFG dengan petunjuk teknis mengenai bagaimana menandai alat tangkap yang berbeda-beda.
Untuk negara berkembang, FAO dan organisasi terkait disarankan untuk melakukan pendampingan dalam pengembangan alat penanda yang murah, efektif dan ramah lingkungan yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas perikanan di laut.
Masih terkait dengan hal ini, FAO, pemerintah dan lembaga terkait disarankan untuk melakukan pelatihan peningkatan kapasitas, memfasilitasi transfer teknologi, serta melaksanakan proyek-proyek untuk mengaplikasikan petunjuk VGMVG FAO.
Karena ALDFG juga melibatkan nelayan kecil, dalam rekomendasi Bali, pemerintah, NGO dan industri diminta untuk melibatkan nelayan, komunitas nelayan dan pemangku kepentingan untuk menerapkan insentif, serta teknologi dengan harga terjangkau. Hal ini untuk mengurangi, menggunakan kembali, menarik atau mendaur ulang ALDFG serta mengembangkan program daur ulang jaring ikan.
Komentar tentang post