Jakarta – Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Nilanto Perbowo mengatakan, sektor kelautan dan perikanan menjadi salah satu prioritas pembangunan Indonesia. Melalui penataan secara komprehensif dan terpadu, ruang laut akan dimanfaatkan untuk sektor ekonomi sekaligus upaya konservasi (perlindungan) sumber daya laut.
“Ruang laut harus menjadi panglima pembangunan di laut,” ujar Nilanto, saat sosialisasi perizinan di bidang pengelolaan ruang laut dengan tema “Peluang Investasi dan Kemudahan Perizinan di Laut”, di Kantor KKP, Jakarta, Rabu (11/9). Kegiatan ini diselenggarakan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL).
Untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, Presiden telah menetapkan regulasi yang mengatur alokasi ruang laut di wilayah 12 mil hingga Wilayah Yurisdiksi Zona Ekonomi Eksklusif dan memperkuat praktik hak berdaulat Indonesia sesuai prinsip hukum laut internasional (UNCLOS).
Menurut Nilanto, penataan dan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar merupakan salah satu pelaksanaan tiga pilar pembangunan sektor kelautan dan perikanan Indonesia, yaitu kedaulatan (sovereignty), keberlanjutan (sustainability) dan kesejahteraan (prosperity).
Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi pengembangan ekonomi yang besar. Namun masih menemui beberapa kendala. Konflik penataan ruang, kerusakan lingkungan, pencemaran perairan, kemiskinan masyarakat. Selain itu, rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya infrastruktur, serta terbatasnya aksesibilitas adalah beberapa penghambat yang kerap ditemui.
Komentar tentang post