3. Indonesia wajib mengimpor komoditas pangan dari AS dengan kuota yang ditetapkan: kedelai 200.000 ton, jagung 100.000 ton, kapas 150.000 ton, daging sapi 50.000 ton, apel 26.000 ton, anggur 5.000 ton, dan lain-lain.
4. Penghapusan aturan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) bagi sebagian besar barang impor AS bertentangan dengan Permenperin Nomor 35 Tahun 2025 dan berisiko mematikan industrialisasi dalam negeri.
5. Kepemilikan absolut perusahaan asing di sektor pertambangan tanpa kewajiban divestasi bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945.
6. Klausul Article 6.5 huruf b dalam Indonesia–AS memaksa Indonesia membangun reaktor nuklir modular (SMR) di Kalimantan Barat bersama AS dan Jepang, yang berisiko tinggi bagi lingkungan, kesehatan masyarakat, keuangan PLN, dan APBN.
7. Article 3.3 melarang Indonesia mewajibkan platform digital AS (Meta, Google, YouTube) mendukung media dalam negeri melalui lisensi berbayar, pembagian data, atau bagi hasil keuntungan.
8. Indonesia tidak boleh membatasi transfer data pribadi warga ke wilayah AS, bertentangan dengan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
9. Penghapusan kewajiban sertifikasi halal bagi produk impor AS bertentangan dengan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, padahal 87% penduduk Indonesia adalah Muslim.
