Ketika konservasi ditegakkan melalui lensa hukum monokultural, hal itu berisiko mereproduksi hierarki kolonial yang bersifat eksklusif. Ketika diupayakan melalui pluralisme dan keadilan, hal itu membuka kemungkinan untuk menghasilkan legalitas bersama, di mana negara dan masyarakat bersama-sama menghasilkan aturan melalui dialog dan akuntabilitas bersama.
Konservasi paus di Lamalera tidak dapat dipisahkan dari upaya mencapai keadilan ekologis yang menghormati integritas ekosistem dan hak-hak masyarakat yang tinggal di dalamnya.
Rezim konservasi yang mengabaikan hukum dan pengetahuan lokal berisiko mereproduksi dominasi daripada keberlanjutan. Sebaliknya, konservasi yang didasarkan pada pertemuan yang setara antara hukum negara, otoritas adat, dan etika Gereja menciptakan ruang untuk tanggung jawab dan akuntabilitas bersama. Pendekatan seperti itu tidak melemahkan konservasi, tetapi akan memperkuat dengan menancapkan perlindungan pada norma-norma pembatasan dan timbal balik yang ditegakkan secara lokal. (VM)
