SISTEM peringatan dini tsunami dibangun berbasis teknologi. Komponen sistem ini, terdiri dari perangkat keras dan lunak. Fungsinya, untuk memberikan peringatan dini kepada masyarakat dan evakuasi diri bila terjadi gempa yang (berpotensi) menyebabkan tsunami.
Sistem peringatan dini tsunami regional yang sudah operasional, antara lain, untuk Samudera Pasifik dan Atlantik. Masing-masing dibawah kendali operasi Pacific Tsunami Warning Center (PTWC) dan Atlantik Tsunami Warning Center (ATWC).
Untuk wilayah Samudera Hindia, sejak 2009, dibahas dalam konsorsium Indian Ocean Tsunami Warning System (IOTWS) tentang siapakah yang akan bertindak sebagai Regional Tsunami Watch Provider (RTWP).
Dalam hal ini, apakah Indonesia melalui Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) ataukah India melalui Indian National Centre for Ocean Information Services (INCOIS).
Indonesia Tsunami Early Warning System (InaTEWS) dibangun sejak 2005. Setelah peristiwa mega-gempa dan tsunami Aceh 26 Desember 2004. InaTEWS diresmikan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono pada 11 November 2008.
Teknologi
Komponen sistem peringatan dini, seperti pusat kendali operasi (Tsunami Warning Center atau TWC), alat pendeteksi gempa di darat (seismograf), alat pendeteksi gempa di dasar laut (Ocean Bottom Unit atau OBU).
Selain itu, alat pengukur pasang surut digital (tide gauge), differential Global Positioning System (dGPS), pelampung di permukaan laut (mooring buoy) pentransmisi sinyal informasi dari OBU ke satelit.
Alat ini dilengkapi dengan pengukur perubahan tinggi muka air laut, satelit yang berfungsi sebagai wahana transmisi sinyal antara berbagai alat pendeteksi gempa/tsunami dengan pusat kendali operasi. Perangkat lunak berupa Decision Support System (DSS) berkoordinasi dengan dua perangkat lunak lain, Seiscomp untuk pengolah data gempa dan System Information Management (SIM).
Secara umum, ketika tremor gempa yang episenter di dasar laut terdeteksi oleh OBU. Sinyal tersebut akan ditransmisikan ke mooring buoy di permukaan laut. Mooring buoy akan mendeteksi perubahan muka air laut.
Kedua indikasi tersebut kemudian akan ditransmisikan ke TWC untuk konfirmasi dengan alat pendeteksi lainnya seperti seismograf, dGPS dan tide gauge di pantai/pelabuhan (Behrens et al., 2008; Behrens et al., 2009; Tessman et al., 2010).
Selanjutnya, episenter dan kekuatan gempa akan mengonfirmasikan dengan basis data tsunami yang memiliki lebih dari 2250 skenario dengan beragam episenter dan berdasarkan variasi kekuatan gempa dari Mw 6,5 – 9,0 (Mentrup et al., 2007; Behrens et al., 2008; TRG-ITB, 2010).
Perangkat lunak DSS akan menyajikan informasi apakah gempa tersebut akan menimbulkan tsunami ataukah tidak. Jika akan menimbulkan tsunami, petugas TWC segera menekan tombol diseminasi yang otomatis akan mengirimkan peringatan bahaya tsunami melalui sirine, Short Message Service (SMS), faksimili, radio, dan Televisi (Tessman et al., 2010).
Perjalanan sinyal hingga diterbitkannya peringatan dini yang cukup panjang, berlangsung hanya dalam waktu 5 (lima) menit setelah gempa (Lauterjung et al., 2010).
Aplikasi
Sistem peringatan dini tsunami di BMKG pada 12 September 2007 untuk pertama kalinya menerbitkan peringatan tsunami terhadap gempa Mw 8.4 dengan episenter di baratdaya Bengkulu.
Kemudian tercatat beberapa gempa lain yang berpotensi tsunami di Toli-toli 17 Nopember 2008, Manokwari Papua 4 Januari 2009, Padang 16 Agustus 2009 dan 30 September 2009 dan selatan Jawa 2 September 2009. Selain itu, di utara Sumatra 6 April 2010 dan 9 Mei 2010 dan juga yang menimbulkan tsunami di Mentawai 25 Oktober 2010.
Sistem ini telah dikaji oleh komisi dari IOC-UNESCO pada September 2010, dengan harapan dapat meningkatkan kualitasnya sebagai penyedia peringatan dini tsunami nasional dan kapasitasnya sebagai RTWP untuk Samudera Hindia di masa mendatang (Fauzi et al., 2009; Rudloff et al., 2010).
Pembuatan peta bahaya tsunami untuk beberapa kota di Indonesia seperti Padang, Denpasar, Cilacap, dan Jembrana juga telah disusun (Realino, 2006; Khomarudin et al., 2010), bahkan untuk Padang sudah lebih mendetil hingga kepada peta evakuasi (Taubenboeck et al.,2009; Schlurmann, 2010).
Latihan evakuasi dari bahaya tsunami (tsunami drill) juga telah dilakukan di beberapa lokasi rawan gempa dan tsunami seperti di Banten (Pariatmono, 2007), Padang (Zein, 2007) dan Denpasar (Leman, 2007).
Indonesia, negara kepulauan besar yang terletak di pertemuan tiga lempeng teraktif (Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik). Dalam kurun waktu dua dekade terakhir, mempunyai banyak tantangan terkait dengan gempa dan tsunami.
Hampir 70 persen wilayah Indonesia rawan tsunami. Episenter gempa di laut yang berpotensi sebagai pembangkit tsunami berjarak sangat dekat dengan garis pantai (near-field tsunami). Karena itu, hanya diperlukan waktu 15-20 menit tsunami tiba di pantai (Irsyam et al., 2009; TRG-ITB, 2010; Lauterjung et al., 2010).
Hal ini adalah tantangan sangat besar. Dalam waktu yang sangat singkat, harus bisa mengevakuasi ribuan/jutaan massa (penduduk) ke daerah yang lebih aman.
Indonesia memiliki lebih dari 17 ribu pulau. Masih banyak pulau/kepulauan yang berpenduduk terisolir, sehingga belum merata jangkauan diseminasi informasi/pengetahuan tentang gempa dan tsunami. Selain itu, minim jaringan listrik.
Seperti di beberapa dusun di Kepulauan Mentawai yang menggunakan pembangkit listrik tenaga diesel. Umumnya listrik tenaga diesel dimatikan pukul 20:00 WIB. Jika gempa berpotensi tsunami terjadi sekitar pukul 21:56 WIB, maka penduduk tidak bisa menerima peringatan dini yang telah diterbitkan oleh BMKG (KOMPAS.com, 2010c).
Peristiwa seperti ini juga pernah terjadi di wilayah selatan Jawa. Sirine peringatan dini tsunami tidak berbunyi akibat listrik yang padam saat gempa 2 September 2009 (KOMPAS, 2009).
Pembangunan struktur/infrastruktur yang sangat gencar telah dilakukan kurang lebih sejak 50 tahun yang lalu, ternyata belum semua memperhatikan kualitas.
Belum lagi ditambah dengan minimnya pengetahuan tentang tingkat kerentanan/kerawanan kawasan (permukiman/sentra aktivitas) pesisir tertentu terhadap gempa dan tsunami. Masih terdapat kawasan yang belum memiliki sistem perlindungan pantai, baik alam maupun buatan yang memadai ataupun tata wilayah berkonsep mitigasi.
Salah satu contoh adalah kota Padang, pernah mengalami gempa dan tsunami besar di tahun 1797 dan 1833 (Natawidjaja et al., 2006; Clieh et al., 2008), disusul gempa terkini 2009 (Wekerle et al., 2009; McCloskey et al., 2010).
Kendati sudah memiliki konsep terpadu (dan tata kota) siaga bencana, ternyata masih belum dilengkapi dengan penambahan beberapa jembatan yang dapat digunakan sebagai jalur evakuasi keluar dari Kota Padang yang landai menuju daerah perbukitan di seberang sungai (Bappeda Kota Padang, 2010).*
Dr Ing Widodo S. Pranowo adalah Research Associate (Peneliti) di Laboratorium Data Laut & Pesisir Badan Riset & Sumber Daya Manusia, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Doctor in engineering diperoleh di Universitas Bremen, Jerman, dengan judul disertasi “Adaptive Mesh Refinement Applied to Tsunami Modeling: TsunaFLASH.” Anggota Dewan Pakar Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO) dan anggota Dewan Hidrografi Indonesia (DHI).