Manado – Laut China Selatan termasuk salah satu jalur terpadat di dunia. Karena itu, keamanan navigasi di Laut China Selatan merupakan kepentingan dan tanggung jawab bersama setiap negara dan pengguna.
Hal ini mengemuka dalam lokakarya ASEAN-China on Safety of Navigation and Communication in the South China Sea yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, Kementerian Luar Negeri, Jumat (30/11) hingga (1/12) di Manado.
Dalam lokakarya, setiap pihak dan negara pengguna jalur Laut China Selatan perlu memastikan sistem komunikasi yang efektif. Terutama untuk kegiatan pencarian dan penyelamatan.
Pandangan peserta lokakarya lainnya, pengembangan konektivitas jalur laut, kerja sama penelitian dan pengembangan Iptek kelautan, serta standar kompetensi untuk sumber daya di sektor kemaritiman.
“Lokakarya ini juga harus menghasilkan rekomendasi yang tajam, terencana, menekankan kebersamaan dan berkelanjutan untuk memperkuat keselamatan maritim di kawasan Laut China Selatan,” kata Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Jose Tavares.
Jose Tavares mengharapkan agar kegiatan ini bisa menjadi sarana bagi negara-negara yang berada di seputar Laut China Selatan untuk bekerja sama guna menjamin keselamatan dan efisiensi terhadap semua aspek perkapalan di kawasan.
Para pembicara dalam lokakarya ASEAN-RRT ini, antara lain, Kepala Dinas Hukum TNI AL Laksamana Madya Kresno Buntoro PhD, Direktur Hukum dan Perjanjian Kewilayahan Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri Bebeb Djundjunan. Pembicara lainnya, Profesor Bao Junzhong dan Profesor Yang Tingting dari Dalian Maritime University, RRT, Dr Bekir Ustaoglu dari International Maritime Organization (IMO), serta beberapa pembicara dari Viet Nam dan Cambodia.
Meski negara-negara di kawasan Laut China Selatan memiliki sejarah pergesekan dan konflik, namun kerja sama untuk menjamin kelancaran komunikasi alur laut di kawasan sangat dimungkinkan dalam berbagai pengaturan praktis.
Pengaturan praktis, antara lain, dapat diwujudkan dalam berbagai kerja sama antar negara di kawasan seperti operasi pencarian dan penyelamatan di laut. Kerja sama pencegahan insiden, penanganan kecelakaan.
Kemudian, peningkatkan kemampuan seamanship (kepelayaran) bagi setiap pelaut dan memperlengkapi dengan sistem navigasi yang memadai, kerja sama peningkatan pencegahan polusi laut lintas negara, kerja sama penelitian dan pengembangan teknologi maritim, dan pengembangan kapasitas antar para pemangku kepentingan dalam keselamatan navigasi dan pelatihan operasi penyelamatan serta penanganan kecelakaan di laut.
Lokakarya menghasilkan rekomendasi yang akan disampaikan kepada Senior Officials’ Meeting on the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (SOM on DOC). Lokakarya dihadiri oleh para pemangku kepentingan dari sektor pemerintah, akademisi dan praktisi dari negara-negara anggota ASEAN dan RRT.
Gubernur Sulawesi Utara menyampaikan harapan agar pertemuan semacam ini dapat menjadi pembuka jalan untuk kerja sama dalam berbagai isu teknis yang terkait dengan keselamatan navigasi dan komunikasi di Laut China Selatan.*
Komentar tentang post