Darilaut – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berharap pemilu dan pilkada 2024 tidak menimbulkan konflik sosial yang membuat kegaduhan di masyarakat.
“Pesan saya yang lain terkait pemilu dan pilkada ini adalah menjaga jangan sampai terjadi konflik sosial,” kata Mendagri.
Menjelang Pemilu 2024, Mendagri juga berharap, para camat mampu menekan potensi konflik sosial di masyarakat.
Hal ini disampaikan Mendagri pada “Kick Off Meeting” Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) PIU 1D “Frontline Service Delivery”, Rakernas Camat dalam Mendukung Pelaksanaan Tahapan Pemilu-Pilkada 2024, dan Launching Gerakan Kecamatan Tangguh Bencana (Kencana) Tahun 2023 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta (23/6).
Guna mengurangi terjadinya konflik sosial, kata Mendagri, diperlukan peran camat dan jajaran perangkat daerah.
Pasalnya, momen pemilu terkadang dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk memecah belah bangsa.
Karena itu, camat diharapkan mampu menjaga wilayah masing-masing dan melakukan langkah cepat untuk menetralisasi agar potensi konflik itu tidak meledak menjadi konflik kekerasan.
“Tugas yang tidak ringan karena ini memerlukan passion, memerlukan kemampuan untuk bekerja dan bergerak masuk ke semua lini masyarakat untuk membaca potensi konflik, kata Mendagri Tito.
“Bukan untuk membaca kemenangan, tapi untuk membaca potensi konflik, begitu terjadi perbedaaan potensi konflik yang kira-kira akan ramai, meledak, segera lakukan intervensi untuk meredam potensi konflik itu.”
Dalam menangani persoalan keamanan pemilu 2024, Mendagri mengimbau seluruh provinsi dan kabupaten/kota agar mampu mengurusi dan melakukan pengamanan di masing-masing daerah.
Hal ini dinilai sebagai salah satu upaya untuk menekan terjadinya konflik sosial di masyarakat.
“Tahun 2024 ini nanti Pilkada Serentak seluruh provinsi (dan) kabupaten/kota maka sistem backup ini mungkin tidak mudah untuk digerakkan, karena semuanya melakukan, semuanya melakukan pengamanan di daerah masing-masing sehingga strategi utama besarnya adalah membaca potensi konflik, kerawanan konflik dan menyelesaikan konflik itu sebelum meledak menjadi kekerasan,” ujarnya.
Terakhir, Mendagri mewanti-wanti camat dan perangkat desa agar bersikap netral di Pemilu 2024, dan tidak terlibat dalam praktik politik praktis atau menggalang dukungan untuk calon dari partai politik tertentu.
Mendagri mengatakan prinsip utama bagi camat sama seperti ASN lainnya, yakni netral dan tidak melakukan politik praktis.
Komentar tentang post