Menurut Dwikorita kementerian/ lembaga, pemerintah daerah, masyarakat, dan seluruh pihak terkait harus segera melakukan mitigasi dan langkah antisipatif terhadap potensi jumlah curah hujan tahunan 2023 yang diprediksi berpotensi melebihi rata-ratanya.
Hal ini dapat memicu bencana hidrometeorologi basah seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Semua perlu dalam kondisi siaga dan waspada.
“Bahkan, kewaspadaan dan kesiapsiagaan perlu pula ditingkatkan terhadap peningkatan potensi kekeringan dan karhutla di sebagian wilayah Indonesia,” kata Dwikorita, di Jakarta Senin (17/10).
Dwikorita mengatakan pemerintah pusat maupun daerah harus tetap terus meningkatkan optimalisasi fungsi infrastruktur sumber daya air pada wilayah urban atau yang rentan terhadap banjir, seperti penyiapan kapasitas yang memadai pada sistem drainase, sistem peresapan dan tampungan air, agar secara optimal dapat mencegah terjadinya banjir.
Selain itu juga perlu dipastikan keandalan operasional waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan lainnya untuk pengelolaan curah hujan tinggi saat musim hujan dan penggunaannya di saat musim kemarau.
Dwikorita menjelaskan awal musim penghujan sendiri sudah dimulai sejak bulan September 2022. Sedangkan puncak musim penghujan diprediksi terjadi di bulan Desember 2022 dan Januari 2023.
Komentar tentang post