Rabu, April 29, 2026
Beri Dukungan
redaksi@darilaut.id
Dari Laut
Tidak ada hasil
Lihat Semua Hasil
  • Masuk
  • Daftar
  • Home
  • Berita
    • Laporan Khusus
    • Bisnis dan Investasi
    • Pemilu & Pilkada
    • Kesehatan
  • Eksplorasi
  • Kajian
  • Sampah & Polusi
  • Tips & Trip
    • Ide & Inovasi
    • Travel
  • Konservasi
    • Orca
    • Hiu Paus
    • Biota Eksotis
  • Cek Fakta
  • Iklim
  • Advertorial
  • Home
  • Berita
    • Laporan Khusus
    • Bisnis dan Investasi
    • Pemilu & Pilkada
    • Kesehatan
  • Eksplorasi
  • Kajian
  • Sampah & Polusi
  • Tips & Trip
    • Ide & Inovasi
    • Travel
  • Konservasi
    • Orca
    • Hiu Paus
    • Biota Eksotis
  • Cek Fakta
  • Iklim
  • Advertorial
Tidak ada hasil
Lihat Semua Hasil
Dari Laut
Tidak ada hasil
Lihat Semua Hasil
Home Berita

ZEE Indonesia Bukan untuk Nelayan Asing

redaksi
14 Januari 2020
Kategori : Berita
0
Bupati Natuna: Masuknya Nelayan China Gangguan Terhadap Kedaulatan Indonesia

Penenggelaman kapal ikan asing pelaku illegal fishing di Natuna Kepulauan Riau, Sabtu (11/5/2019). FOTO: KKP

Jakarta – Aliansi Nelayan Indonesia (ANNI) meminta Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia tidak dimanfaatkan nelayan asing.

Menurut Ketua Umum ANNI, Riyono, ZEE itu adalah hak berdaulat Indonesia yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, dan saat ini nelayan bisa memanfaatkan.

“UNCLOS 1982 Pasal 56 ayat 1 huruf A memandatkan kepada kita. Jangan diberikan nelayan asing dong,” kata Riyono, Senin (13/1).

Konflik di Natuna saat ini masih belum benar-benar clear. Kunjungan Presiden ke Natuna baru menimbulkan rasa gentar dengan bukti mulai menyingkirnya kapal Cina dari Natuna. Tapi ini belum dapat dikatakan selesai.

Nelayan Pantai Utara (Pantura) baru dipersiapkan oleh pemerintah ke Natuna. Hal ini masih membutuhkan kordinasi lebih lanjut.

Dalam kondisi seperti ini, Menko Maritim dan Investasi menyatakan bahwa ZEE bisa dimanfaatkan oleh China dan Indonesia. Menurut Riyono, ini suatu langkah yang terburu-buru, seharusnya menunggu sampai semua langkah komperhensif muncul.

Riyono mengatakan, tidak ada kerjasama saja nelayan China sudah mengklaim Natuna adalah fishing ground mereka. Apalagi ada kerjasama. Akan semakin parah dan bisa berpotensi masuk ke wilayah kedaulatan Indonesia. Kalau ini terjadi maka bisa mengancam kedaulatan NKRI

Halaman 1 dari 2
12Selanjutnya
Tags: Laut China SelatanLaut Natuna UtaraPantai Utara JawaZona Ekonomi Ekslusif Indonesia
Bagikan3Tweet1KirimKirim
Previous Post

Harga Cakalang Beku Turun di Pasar Internasional

Next Post

Nilai Tukar Sektor Perikanan Bulan Desember 2019

Postingan Terkait

Prediksi BMKG 2023: ENSO dan IOD Fase Netral

ENSO dan IOD Kondisi Netral, Monsun Australia Melemah

29 April 2026
La Nina Lemah Tingkatkan Hujan di Wilayah Indonesia

Waspada Hujan Ringan dan Lebat di Berbagai Wilayah Indonesia

29 April 2026

Ekosistem Laut Saling Terhubung

Pengurus AMSI Kepri 2025–2028 Dilantik

Krisis Selat Hormuz, IMO: Kapal dan Pelaut Jadi Alat Tawar-Menawar

Rektor UNG Bahas Potensi Kawasan Teluk Tomini di Marine Action Expo 2026

Dosen Fakultas Kedokteran UNG Kembangkan Teknologi Aman untuk Penambang Emas Skala Kecil

Burung Indonesia Promosikan Produk Ramah Lingkungan Berbasis Mangrove di Pohuwato

Next Post
Nilai Tukar Sektor Perikanan Bulan Desember 2019

Nilai Tukar Sektor Perikanan Bulan Desember 2019

Komentar tentang post

TERBARU

ENSO dan IOD Kondisi Netral, Monsun Australia Melemah

Waspada Hujan Ringan dan Lebat di Berbagai Wilayah Indonesia

Ekosistem Laut Saling Terhubung

Pengurus AMSI Kepri 2025–2028 Dilantik

Krisis Selat Hormuz, IMO: Kapal dan Pelaut Jadi Alat Tawar-Menawar

Rektor UNG Bahas Potensi Kawasan Teluk Tomini di Marine Action Expo 2026

AmsiNews

REKOMENDASI

World Environment Day, Sekjen PBB: Dunia Harus Mengakhiri Polusi Plastik

Pembudidaya Diharapkan Jangan Selalu Bergantung Bantuan Pemerintah

BNSP dan UNG Beri Penguatan Kompetensi Mandiri Untuk Dosen

Sistem Peringatan Dini dan Evakuasi Bencana

Gubernur Riau Hadiri Rapat Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir di KKP

Pemerintah Jangan Abaikan HAM Perikanan

Kategori

  • Advertorial
  • Berita
  • Biota Eksotis
  • Bisnis dan Investasi
  • Cek Fakta
  • Eksplorasi
  • Hiu Paus
  • Ide & Inovasi
  • Iklim
  • Kajian
  • Kesehatan
  • Konservasi
  • Laporan Khusus
  • Orca
  • Pemilu & Pilkada
  • Sampah & Polusi
  • Tips & Trip
  • Travel
  • Video

About

  • Tentang
  • Redaksi
  • Disclaimer
  • Terms of Use
  • Kebijakan Privasi
  • Pedoman Pemberitaan Media Siber
  • Trustworthy News Indicators
Dari Laut

darilaut.id

Menginformasikan berbagai perihal tentang laut, pesisir, ikan, kapal, berita terkini dan lain sebagainya.

redaksi@darilaut.id
+62 851 5636 1747

© 2026 DARILAUT - Berita terbaru dan terkini hari ini - darilaut.id.

Selamat Datang Kembali

Masuk dengan Facebook
Masuk dengan Google+
Atau

Masuk Akun

Lupa Password? Mendaftar

Buat Akun Baru

Mendaftar dengan Facebook
Mendaftar dengan Google+
Atau

Isi formulir di bawah ini untuk mendaftar

Isi semua yang diperlukan Masuk

Ambil password

Masukan username atau email untuk mereset password

Masuk
Tidak ada hasil
Lihat Semua Hasil
  • Home
  • Berita
  • Pemilu & Pilkada
  • Laporan Khusus
  • Eksplorasi
  • Sampah & Polusi
  • Tips & Trip
  • Biota Eksotis
  • Cek Fakta
  • Ide & Inovasi
  • Konservasi
  • Kajian
  • Kesehatan
  • Orca
  • Hiu Paus
  • Bisnis dan Investasi
  • Travel
  • Iklim
  • Advertorial

© 2026 DARILAUT - Berita terbaru dan terkini hari ini - darilaut.id.

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy.