Dengan demikian, pengalaman gerakan sosial dapat berkembang menjadi kapasitas kepemimpinan publik tanpa harus kehilangan independensinya.
Sementara itu, HIPMI dan KADIN mempunyai tanggung jawab untuk menjaga agar pengembangan kepemimpinan ekonomi tidak semata menjadi jalur menuju kekuasaan politik. Pengalaman dunia usaha seharusnya membentuk kapasitas pengelolaan, inovasi, penciptaan lapangan kerja, dan integritas.
Hubungan antara bisnis dan politik memerlukan batas kepentingan yang jelas agar akses terhadap jabatan publik tidak berubah menjadi sarana memperoleh keuntungan ekonomi yang tidak semestinya.
Menjelang Pemilu Nasional tahun 2029 dan Pemilu Lokal serta Pilkada tahun 2031, pertanyaan mengenai regenerasi politik Gorontalo perlu diarahkan pada kualitas mekanisme seleksi elite. Apakah partai memberi kesempatan yang setara kepada kader dari organisasi mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, organisasi pemuda partai, dan organisasi pengusaha? Ataukah kemampuan mengakses sumber daya semakin menjadi penentu utama siapa yang dapat memasuki arena pencalonan?
Pertanyaan tersebut mempunyai konsekuensi jangka panjang. Menuju satu abad Gorontalo pada 2042, daerah ini membutuhkan generasi pemimpin yang tidak hanya mempunyai kemampuan memenangkan pemilihan, tetapi juga memahami pembangunan, mampu mengelola sumber daya publik, dan memiliki integritas dalam menggunakan kekuasaan.
