Manokwari – Provinsi Papua Barat menargetkan 70 persen wilayahnya sebagai kawasan konservasi dan lindung. Karena itu, Papua Barat akan mengatur ulang proporsi kawasan lindung.
Menurut Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, banyak yang berpendapat tujuan sebagaimana termaktub dalam deklarasi Provinsi Konservasi sangat ambisius. “Tapi saya sadar kalau hanya mengandalkan pembangunan, tidak akan ada perubahan,” katanya.
Tidak banyak pilihan kecuali mendorong pembangunan yang memperhatikan Sumber Daya Alam, pemeliharaan lingkungan dan memberikan manfaat pada masyarakat. Ini tentu bukan pekerjaan mudah.
“Saya yakin dengan kerjasama dan dukungan Pemerintah Pusat, Kementerian terkait dan dukungan masyarakat, serta mitra pembangunan, tujuan ini akan tercapai,” ujar Gubernur.
Sebagai landasan atas inisiatif mengkaji ulang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Papua Barat yang sedang dilakukan tim Provinsi Papua Barat, Gubernur menyerahkan rancangan Peraturan Daerah Khusus kepada Ketua DPR Provinsi Papua Barat Pieters Kondjol.
Hal ini menjadi fundamental dalam menjaga ekosistem tanah Papua Barat. Provinsi Papua Barat dan Papua sebagai penyumbang 50 persen keanekaragaman hayati di Indonesia. Papua Barat saat ini menjadi satu-satunya provinsi berkelanjutan yang mengedepankan aspek konservasi dalam pembangunan.
Rancangan Peraturan Daerah Khusus Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Papua Barat ini diluncurkan dalam pembukaan Konferensi Keanekaragaman Hayati, Ekowisata dan Ekonomi Kreatif (International Conference on Biodiversity, Ecotourism, and Creative Economy – ICBE) 2018 di kantor Gubernur Papua Barat, Minggu (7/10).
Dalam kesempatan tersebut dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) penyamaan visi pembangunan berkelanjutan antara Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat.
Sebagaimana diketahui, visi Pembangunan berkelanjutan Papua (Visi 2100 Papua) yang menjadi dasar Visi pembangunan kami dalam periode 2018-2023. Visi ini ‘kebahagiaan dan kualitas hidup seluruh rakyat Papua berada pada tingkat setinggi-tingginya secara adil dan merata, serta kondisi alam Papua, baik daratan, perairan udara tetap lestari dan terjaga serta meningkat kualitasnya’.
Bagi Provinsi Papua, tanah adalah Ibu. Ungkapan itu sudah cukup untuk menggambarkan bagaimana hutan dan alam Papua yang kaya akan akan sumber daya alam. “Sumberdaya alam ini senantiasa menyediakan semua kebutuhan dan perlindungan layaknya seorang mama yang menyediakan makan, minum, kehangatan dan perlindungan bagi anak-anaknya,” ujar Asisten II Sekda Provinsi Papua Noak Kapisa yang membacakan sambutan Gubernur Papua Barat.
Penyatuan Visi dari Papua dan Papua Barat ini merupakan satu hal yang diperlukan dalam mendukung pelestarian alam dan keanekaragaman hayati di Tanah Papua.
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat Charlie Heatubun mengatakan, meski secara administratif berbeda, tapi secara biologi dan ekologi kita sama. “Kita harus membangun komitmen bersama untuk menjaga dan melestarikan apa yang kita punya di Tanah Papua,” kata Charlie, yang juga Ketua tim Kerja ICBE 2018.
Dalam kesempatan tersebut, diperkenalkan spesies Pinang dan Anggrek yang namanya diambil dari Bapak dan Ibu Negara Joko Widodo dan Iriana Widodo. Pinang Jokowi (Areca jokowi) didedikasikan untuk Joko Widodo atas kepemimpinannya dan kesederhanaannya yang patut dicontoh, dan yang terpenting perhatian khususnya atas pengembangan Tanah Papua.
Sementara Anggrek Iriana (Bulbophyllum irianae) didedikasikan sebagai penghargaan terhadap upaya-upaya beliau dalam mendorong dan mendukung proses pembangunan di Papua dan Papua Barat.*
Komentar tentang post