Dari sekian banyak tugas Sub Komite ini, Dwikorita memberikan highlight tiga poin utama. Pertama, melakukan pemodelan tsunami akibat gempa bumi tektonik, dan non tektonik/atypical tsunami (longsoran dan gunung api).
Kedua, memutakhirkan peta bahaya risiko tsunami di seluruh wilayah Indonesia. Ketiga, memberikan masukan dan saran untuk pemutakhiran teknologi terkait informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami.
Salah satu tujuan utamanya adalah segera menuntaskan evaluasi pemodelan peta inundasi tsunami untuk seluruh UPT Geofisika yang nantinya siap untuk divalidasi di lapangan.
Dwikorita meminta agar pelatihan ini dapat digunakan sebagai ajang berdiskusi, kolaborasi dan koordinasi dalam menstandarkan (menyeragamkan) peta, serta meningkatkan kemampuan insan BMKG dalam pembuatan peta inundasi tsunami sebagai upaya mewujudkan mitigasi gempabumi dan tsunami.
Menurut Dwikorita, kegiatan pelatihan ini merupakan salah satu langkah penjabaran dari dikeluarkannya Perpres No. 93 Tahun 2019 tentang Penguatan dan Pengembangan Sistem Informasi Gempabumi dan Peringatan Dini Tsunami dalam upaya perlindungan keselamatan jiwa, infrastruktur, dan lingkungan terhadap bahaya gempabumi dan tsunami.
“Dengan adanya Perpres tersebut menandakan bahwa kita mendapat dukungan langsung dari Presiden untuk penguatan dan pengembangan Indonesia Tsunami Early Warning System (Ina-TEWS),” katanya.
Komentar tentang post