Jakarta – Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) telah melakukan survei di sejumlah lokasi untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terpusat di pos jaga perbatasan TNI Angkatan Laut.
Survei untuk studi kelayakan dan Detail Enginering Design (DED) ini dilakukan Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (Puslitbangtek KEBTKE).
Survei ini, seperti yang baru saja dilakukan di tiga titik pos jaga perbatasan TNI Angkatan Laut Palu, Sulawesi Tengah (16/11). Hingga pertengahan November 2018, BLU P3TKEBTKE telah melakukan survei di 23 titik. Survei ditargetkan dapat diselesaikan akhir Desember 2018.
Selain sebagai sumber energi, pembangunan PLTS untuk Pos Jaga Perbatasan TNI AL dimaksudkan sebagai upaya preventif bersama agar kegiatan, fasilitas dan infrastruktur bidang ESDM yang berada di daerah perbatasan, terpencil dan pulau terluar mendapatkan pengamanan.
Di Provinsi Sulawesi Tengah memiliki enam pos jaga TNI AL. Masing-masing Pos Jaga TNI AL Donggala, POSAL Parigi, POSAL Ampana, POSAL Luwuk, POSAL Melentobang dan POSMAT Morowali. Tim yang dipimpin oleh peneliti Slamet melakukan survei di tiga lokasi yakni, Donggala, Parigi dan Ampana.
Kegiatan survei meliputi penentuan titik lokasi yang akan dipasang PLTS terpusat, pengukuran solar radiasi matahari, kecepatan angin, luas lahan, luas bangunan, daya listrik terpasang, fasilitas umum dan fasilitas sosial. Setiap pos jaga diperkirakan membutuhkan daya listrik terpasang/load profile minimal 10 kiloWattpeak (kWp).
Sebelumnya Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE) dan Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral (Balitbang ESDM) resmi menjalankan kerja sama dalam pengadaan barang/jasa melalui swakelola dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman antara Sekretaris Direktorat Jenderal EBTKE dengan Kepala Puslitbangtek KEBTKE pada 4 September 2018.
Kegiatan ini merupakan rangkaian Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi dengan TNI Angkatan Laut tentang Pembangunan PLTS yang ditandatangani Dirjen EBTKE Rida Mulyana dan Asisten Potensi Maritim Kasal Laksamana Muda TNI Edi Sucipto pada 18 September 2018.
PKS ini salah satu implementasi Nota Kesepahaman Kementerian ESDM dan TNI yang ditandatangani oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Panglima TNI pada 14 Juli 2017 lalu.*
Komentar tentang post