Jakarta – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, banyak potensi laut Indonesia yang bisa dimanfaatkan dengan bantuan data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.
“Banyak yang belum mengerti bagaimana pentingnya laut itu, laut adalah masa depan kita,” kata Menko Luhut dalam sambutan peluncuran rujukan nasional data kewilayahan Indonesia di Gedung Arsip Nasional, Jakarta, Jumat pekan lalu.
Menurut Luhut, masih banyak orang yang belum menyadari pentingnya peta kelautan bagi Indonesia. Selama ini kita belum memiliki data yang lengkap mengenai pemetaan di laut. Contoh kejadian di Raja Ampat, mereka menyalahkan kita. “Tapi sekarang dengan diluncurkannya (data kewilayahan) kita telah memiliki data yang lengkap. Data itu menjadi suatu power yang penting,” ujar Menko Maritim.
Karena itu, Menko Maritim mendorong pemetaan yang detail mengenai pulau, bekerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, untuk memetakan pulau-pulau kita yang terluar. Yang perlu dilakukan juga adalah memetakan kekayaan sumberdaya alam.
Melalui beberapa diskusi dengan para ahli, terungkap bahwa laut masih banyak menyimpan berbagai potensi sumber daya alam. Negara Eropa mengajak kerja sama untuk mengelola sea bed mining, ada perusahaan Jepang yang ingin bekerjasama untuk drilling di Natuna. Tapi mereka minta jaminan keamanan.
“Saya katakan ke mereka, ini ZEE (Zona Ekonomi Ekslusif) kita dan kita juga harus memperkuat aparat penegak hukum kita di laut,” ujarnya.
Menko Luhut mengatakan, pentingnya Indonesia memiliki data yang valid agar bisa dipertanggungjawabkan. Ekonomi Indonesia sangat bagus, dengan pertumbuhan di 5,72 persen, inflasi juga tidak terlalu tinggi. GDP Indonesia 1,2 triliun USD.
Dari semua data itu, menunjukkan indikasi bahwa perekonomian Indonesia bagus, tingkat kemiskinan menurun pertama kali sepanjang sejarah, di bawah 10 persen. Jadi kalau ada yang bilang orang miskin kita lebih dari 100 juta, itu mimpi. Karenanya, data itu sangat penting.
Angka Rujukan
Angka rujukan yang dikerjakan sejak tahun 2015 oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Pusat Hidrografi dan Oseanografi (Pushidros) TNI AL melalui kajian teknis dengan menggunakan best available data dan dengan metode teknis mutakhir. Hal ini untuk memperoleh data rujukan nasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebelumnya belum pernah ada angka kewilayahan yang bisa digunakan sebagai rujukan resmi yang bisa dipakai secara nasional.
Menko Luhut mengingatkan arti penting keberadaan lembaga seperti Badan Informasi Geospasial dan Pushidros TNI AL. Karena luasnya wilayah negara ini dengan ribuan pulau, ada wacana untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan di bidang ini menjadi setingkat kementerian. Hal ini agar mempermudah tugas pokok dan fungsinya dalam menyediakan data-data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan di bidang informasi geospasial kelautan.
”Kita ini negara besar, makanya harus diimbangi dengan kemampuan tadi, yaitu mengenai data kita, jadi kalau tanpa data bagaimana kita mau bicara mengenai kehebatan bangsa kita,” ujar Luhut.
Rujukan Nasional Data Kewilayahan Republik Indonesia yaitu;
1. Luas perairan pedalaman dan perairan kepulauan Indonesia adalah 3.110.000 km2;
2. Luas laut teritorial Indonesia adalah 290.000 km2;
3. Luas zona tambahan Indonesia adalah 270.000 km2;
4. Luas zona ekonomi eksklusif Indonesia adalah 3.000.000 km2;
5. Luas landas kontinen Indonesia adalah 2.800.000 km2;
6. Luas total perairan Indonesia adalah 6.400.000 km2;
7. Luas NKRI (darat + perairan) adalah 8.300.000 km2;
8. Panjang garis pantai Indonesia adalah 108.000 km;
9. Jumlah pulau di Indonesia kurang lebih 17.504, dan yang sudah dibakukan dan disubmisi ke PBB adalah sejumlah 16.056 pulau.*
Sumber: maritim.go.id
Komentar tentang post