Zulficar mengatakan, Indonesia sebagai negara anggota yang memiliki sumber daya perikanan terbesar akan mengawal pembahasan AGFP ini secara mendalam. Hasil dari pembahasan ini nantinya dapat mengakomodasi berbagai kepentingan bersama bidang perikanan di kawasan regional ASEAN.
Melalui pertemuan tersebut, diharapkan dapat mengumpulkan pandangan dari negara-negara anggota ASEAN terkait isu-isu strategis perikanan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan komprehensif. Hasil ini akan diusulkan pula untuk dibahas pada sidang ASEAN Sectoral Working Group on Fisheries (ASWGFi), bulan Juni 2020 mendatang.
Area kebijakan yang diusulkan dalam AGFP antara lain, pengelolaan sumber daya perikanan laut dan perairan daratan yang berkelanjutan. Pengelolaan akuakultur yang berkelanjutan, memerangi IUU fishing, penelitian dan ilmu perikanan.
Selain itu, keamanan pangan dan gizi, perdagangan internasional, kesehatan hewan dan biosekuritas. Pengumpulan dan berbagi data perikanan, perlindungan habitat dan mamalia laut yang terancam punah dan spesies dilindungi.
Selanjutnya, dukungan untuk perikanan skala kecil, mitigasi bencana, manajemen risiko dan perubahan iklim, tenaga kerja perikanan, subsidi perikanan dan sampah laut.
Dalam pertemuan ini, Delegasi RI diwakili Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Agung Tri Prasetyo, Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Trian Yunanda, didampingi perwakilan Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN. Kemudian, Direktorat Hukum dan Perjanjian Ekonomi, Direktorat Hukum dan Perjanjian Kewilayahan Kementerian Luar Negeri, Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Ditjen Perikanan Budidaya KKP.*
Komentar tentang post