Jakarta – Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Agus Purwoto mengatakan, program studi (Prodi) lanjutan Spesialis Kedokteran bidang Kelautan (Spkl) perlu dibuka. Kebutuhan terkait tenaga kesehatan dan spesialis di bidang kedokteran kelautan, mendesak untuk segera ditambah.
“Kebutuhan sangat banyak, akan tetapi sumber dayanya masih sangat sedikit,” kata Agus dalam acara Simposium dan Workshop Nasional I Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Kelautan (Perdokla), di Jakarta, Sabtu (30/6).
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman memberikan perhatian penuh terhadap eksistensi dan peran kedokteran kelautan. Sektor kemaritiman nasional, terutama keselamatan kerja maritim dan pariwisata sangat membutuhkan kehadiran sumber daya potensial dan produk inovatif di bidang kedokteran kelautan.
Untuk mewujudkan Prodi tersebut, Kemenko Bidang Kemaritiman, kata Agus, akan bersinergi dengan beberapa kementerian/lembaga terkait, seperti Kemenristek Dikti dan Kemenkes. Namun, membentuk Prodi Spkl ini tidak semudah membalikkan telapak tangan.
Ketua Perdokla, dokter Ari Riono memberikan apresiasi kepada Kemenko Bidang Kemaritiman yang dinilainya bersungguh-sungguh mendukung Perdokla. Sebagai gambaran, belum lama ini, Kemenko Bidang Kemaritiman telah mengumpulkan beberapa pimpinan fakultas dari beberapa universitas terkemuka di seluruh Indonesia. Tujuannya, untuk membantu upaya pembukaan Prodi baru tersebut, yang notabene sangat dibutuhkan bagi kemajuan dunia maritim Indonesia.
“Dukungan yang diberikan oleh Kemenko Bidang Kemaritiman kepada kami sangat luar biasa,” ujar Ari.
Prodi baru Spesialis Kedokteran bidang Kelautan sekarang masih dalam proses. Apabila sudah ada Prodi Spkl ini, tentunya akan mewujudkan Nawacita Presiden Jokowi, yakni menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan TNI Angkatan Laut drg Nora Lelyana menjelaskan Prodi Spkl sebagai parameter dari kedokteran kelautan. Ini adalah penguasan teknologi dari personel-personel pilihan dalam spesialis kedokteran kelautan.
Di antaranya teknologi di bidang hiperbarik (terapi oksigen) dengan menggunakan teknologi chamber (ruangan udara bertekanan tinggi, dengan tekanan atmosfer lebih dari 1 atm). Bidang ini diperuntukkan dalam mengatasi masalah fisiologis dan patologis dalam penyelaman.
Pemerintah saat ini telah menempatkan pembangunan poros maritim sebagai salah satu prioritas nasional dan sudah masuk dalam rencana prioritas tahun 2015 – 2019. “Pemerintah sudah mencanangkan di 2019 untuk membuka lebih banyak lagi chamber di daerah pariwisata, tetapi spesialis dokter di bidang hiperbarik di Indonesia belum terlalu banyak,” kata Nora.
Selama ini, yang ada hanya diawasi oleh para operator. Pemerintah telah bergerak cepat dengan menempatkan chamber di hampir seluruh wilayah Indonesia. “Kita harus menyediakan dokter-dokter spesialis dan juga penataan regulasinya, itulah tantangan yang harus kita jawab,” ujarnya.*
Komentar tentang post