Darilaut – Tata kelola perikanan kakap dan kerapu yang berkelanjutan saat ini tengah dikembangkan di sejumlah Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia.
Dengan luas perairan mencapai 70 persen dari total wilayah, sektor perikanan menjadi salah satu potensi unggulan ekonomi Indonesia.
Bahkan, meski pandemi Covid-19 masih melanda Indonesia, Badan Pusat Statistik mencatat bahwa sektor perikanan menunjukkan pertumbuhan positif di kuartal kedua 2021.
Tentunya diperlukan upaya dan strategi untuk mengelolanya secara berkelanjutan, termasuk tata kelola perikanan kakap dan kerapu.
Hal tersebut menjadi topik pembahasan dalam webinar “Optimasi Tata Kelola Perikanan Berkelanjutan Melalui Pengelolaan Terukur dan Kolaboratif” yang diselenggarakan oleh Tropical Landscapes Finance Facility (TLFF), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), United Nations Environment Programme (UNEP), Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN), dan Asosiasi Demersal Indonesia (ADI) pada Selasa (24/8).
Salah satu instrumen pendukung tata kelola berkelanjutan adalah penyiapan data yang baik dan terintegrasi. Nelayan adalah aktor penting yang harus dilibatkan dalam pendataan perikanan.
Inisiatif ini dilakukan oleh KKP dengan dukungan YKAN melalui program pendataan ikan yang dilakukan oleh nelayan yaitu Crew Operating Data Recording System (CODRS).
Komentar tentang post