Minggu, April 19, 2026
Beri Dukungan
redaksi@darilaut.id
Dari Laut
Tidak ada hasil
Lihat Semua Hasil
  • Masuk
  • Daftar
  • Home
  • Berita
    • Laporan Khusus
    • Bisnis dan Investasi
    • Pemilu & Pilkada
    • Kesehatan
  • Eksplorasi
  • Kajian
  • Sampah & Polusi
  • Tips & Trip
    • Ide & Inovasi
    • Travel
  • Konservasi
    • Orca
    • Hiu Paus
    • Biota Eksotis
  • Cek Fakta
  • Iklim
  • Advertorial
  • Home
  • Berita
    • Laporan Khusus
    • Bisnis dan Investasi
    • Pemilu & Pilkada
    • Kesehatan
  • Eksplorasi
  • Kajian
  • Sampah & Polusi
  • Tips & Trip
    • Ide & Inovasi
    • Travel
  • Konservasi
    • Orca
    • Hiu Paus
    • Biota Eksotis
  • Cek Fakta
  • Iklim
  • Advertorial
Tidak ada hasil
Lihat Semua Hasil
Dari Laut
Tidak ada hasil
Lihat Semua Hasil
Home Berita

Tiga Provinsi Dijadikan Proyek Percontohan Manajemen Krisis Kepariwisataan

redaksi
19 September 2019
Kategori : Berita
0
Tiga Provinsi Dijadikan Proyek Percontohan Manajemen Krisis Kepariwisataan

FOTO: KEMENPAR

Jakarta – Tiga provinsi di Indonesia dijadikan sebagai proyek percontohan Manajemen Krisis Kepariwisataan (MKK). Tiga provinsi tersebut yakni Riau, Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat.

Ketiga daerah tersebut dipilih karena memiliki komitmen besar terhadap sektor pariwisata. Padahal, tiga provinsi ini memiliki potensi krisis yang beragam.

Jawa Barat dan Lombok merupakan destinasi pariwisata yang memiliki potensi bencana alam cukup besar, khususnya gempa. Sementara Riau dikenal memiliki karakteristik bencana kabut asap.

Kabut asap tidak menimbulkan kerusakan fisik pada destinasi wisata, tetapi mengganggu penerbangan yang menyebabkan pembatalan grup wisatawan berkunjung ke Riau.

Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian Pariwisata Guntur Sakti mengatakan, manajemen Krisis Kepariwisataan fokus pada upaya mitigasi (40 persen) dan strategi kehumasan (60 persen).

Keberadaan MKK di daerah dapat menjadi perpanjangan tangan Kementerian Pariwisata yang saat ini tidak memiliki struktur komando horizontal langsung dengan dinas di daerah.

MKK Daerah diharapkan dapat menjadi tangan pertama bagi pemerintah pusat untuk menjangkau keadaan krisis yang saat itu sedang terjadi di daerah.

“Kita menyadari bahwa banyak daerah di Indonesia yang memiliki potensi untuk menjadi destinasi pariwisata. Namun, bagaimana cara kita menangani situasi krisis sehingga destinasi wisata tersebut bisa segera pulih setelah terdampak bencana, itulah yang perlu kita lakukan bersama,” katanya.

Halaman 1 dari 2
12Selanjutnya
Tags: Jawa BaratKementerian PariwisataNusa Tenggara BaratPariwisataRiau
Bagikan5Tweet1KirimKirim
Previous Post

Tim SAR Temukan Dua Nelayan Hilang di Perairan Lengkong

Next Post

P2O LIPI Kaji Pengumuman Status Terumbu Karang Indonesia Tiap Akhir Tahun

Postingan Terkait

Daya Tampung UTBK – SNBT di Universitas Negeri Gorontalo 3063 Kursi

UNG Dorong Mahasiswa Lulus Tanpa Skripsi dengan Syarat Menghasilkan Karya Setara Tugas Akhir

19 April 2026
Tuna Sirip Biru Terjual Rp 3,9 Juta Per Kilogram di Yilan Taiwan

Tuna Sirip Biru Terjual Rp 3,9 Juta Per Kilogram di Yilan Taiwan

19 April 2026

Peneliti UNG Publikasikan Kompetensi Penerjemah di Jurnal Terindeks Scopus Q1

Gempa M5,8 Terletak Selatan Bone Bolango Laut Maluku

Nelayan dan Warga Bersih Pantai di Pesisir Bone Bolango, Teluk Tomini

Tahun 2026 UNG Targetkan 55 Persen Program Studi Terakreditasi “Unggul”

Eutrofikasi di Teluk Jakarta Sangat Tinggi Secara Global

Eutrofikasi Mengganggu Keseimbangan Ekosistem Perairan dan Memiliki Dampak Sosial yang Luas

Next Post
Untuk Memajukan Riset Kelautan, LIPI dan KKP Galang Kerjasama

P2O LIPI Kaji Pengumuman Status Terumbu Karang Indonesia Tiap Akhir Tahun

Komentar tentang post

TERBARU

UNG Dorong Mahasiswa Lulus Tanpa Skripsi dengan Syarat Menghasilkan Karya Setara Tugas Akhir

Tuna Sirip Biru Terjual Rp 3,9 Juta Per Kilogram di Yilan Taiwan

Peneliti UNG Publikasikan Kompetensi Penerjemah di Jurnal Terindeks Scopus Q1

Gempa M5,8 Terletak Selatan Bone Bolango Laut Maluku

Nelayan dan Warga Bersih Pantai di Pesisir Bone Bolango, Teluk Tomini

Tahun 2026 UNG Targetkan 55 Persen Program Studi Terakreditasi “Unggul”

AmsiNews

REKOMENDASI

Enam Bulan Urus Izin Kapal, 2 Kali ke Jakarta, Belum Selesai

Raih Peringkat A Nilai Akuntabilitas Kinerja UNG Naik 3,90 Poin Menjadi 90

Badai Tropis Terbentuk di Utara Barat Laut Broome Australia

21 ABK Nazila Korban Kapal Tenggelam di Laut Maluku Dibawa ke Gorontalo

Pusat Riset Perikanan Bergabung ke BRIN

Forkopimda Sulawesi Utara Serahkan Bantuan Sembako di Pulau-pulau Kecil

Kategori

  • Advertorial
  • Berita
  • Biota Eksotis
  • Bisnis dan Investasi
  • Cek Fakta
  • Eksplorasi
  • Hiu Paus
  • Ide & Inovasi
  • Iklim
  • Kajian
  • Kesehatan
  • Konservasi
  • Laporan Khusus
  • Orca
  • Pemilu & Pilkada
  • Sampah & Polusi
  • Tips & Trip
  • Travel
  • Video

About

  • Tentang
  • Redaksi
  • Disclaimer
  • Terms of Use
  • Kebijakan Privasi
  • Pedoman Pemberitaan Media Siber
  • Trustworthy News Indicators
Dari Laut

darilaut.id

Menginformasikan berbagai perihal tentang laut, pesisir, ikan, kapal, berita terkini dan lain sebagainya.

redaksi@darilaut.id
+62 851 5636 1747

© 2026 DARILAUT - Berita terbaru dan terkini hari ini - darilaut.id.

Selamat Datang Kembali

Masuk dengan Facebook
Masuk dengan Google+
Atau

Masuk Akun

Lupa Password? Mendaftar

Buat Akun Baru

Mendaftar dengan Facebook
Mendaftar dengan Google+
Atau

Isi formulir di bawah ini untuk mendaftar

Isi semua yang diperlukan Masuk

Ambil password

Masukan username atau email untuk mereset password

Masuk
Tidak ada hasil
Lihat Semua Hasil
  • Home
  • Berita
  • Pemilu & Pilkada
  • Laporan Khusus
  • Eksplorasi
  • Sampah & Polusi
  • Tips & Trip
  • Biota Eksotis
  • Cek Fakta
  • Ide & Inovasi
  • Konservasi
  • Kajian
  • Kesehatan
  • Orca
  • Hiu Paus
  • Bisnis dan Investasi
  • Travel
  • Iklim
  • Advertorial

© 2026 DARILAUT - Berita terbaru dan terkini hari ini - darilaut.id.

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy.