WPP 715 Tertinggi Persentase Kawasan Konservasi Laut di Indonesia

Jakarta – Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Andi Rusandi MSi mengatakan, Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 715 tertinggi persentase kawasan konservasi laut di Indonesia.

Pos Terkait

TNI Angkatan Laut Tangkap Tiga Kapal Ikan Vietnam

Laut Indonesia Jadi Sasaran Pencurian Kapal Ikan Asing

“Kawasan konservasi di WPP 715 sudah mencapai 8,17 persen,” kata Andi dalam diskusi Marine Protected Area (MPA): Successes and Challenges, Kamis (27/9) di Jakarta.

Dengan persentase 8,17, menurut Andi, di WPP 715 tinggal 1,83 lagi akan mencapai target 10 persen. WPP 715 memiliki luas 47,5 juta hektare. Terdapat 22 kawasan konservasi dengan luas 3.884.826 hektare di WPP 715.

Pada 2013 lalu, kawasan konservasi di WPP 715 seluas 2.439.650 hektare atau 5,11 persen.

WPP 715 mencakup enam provinsi, masing-masing, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara dan Papua Barat.

WPP 715 meliputi perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram dan Teluk Berau. Kawasan ini tersebar di enam provinsi masing-masing Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara dan Papua Barat.

Ketimpangan Luas Kawasan Konservasi

Tahun 2018 ini, Marine Protected Area (kawasan perlindungan laut) Indonesia sudah mencapai target luasan 20 juta hektare. Namun, dari 11 WPP yang ada, masih terjadi ketimpangan dalam luasan kawasan konservasi.

Andi menyajikan tabel luasan kawasan konservasi di 11 WPP. Yang masih dibawah 1 persen, masing-masing di WPP 571, 712 dan 718. WPP 571 mencakup perairan Selat Malaka dan Laut Andaman. WPP 712 perairan Laut Jawa dan 718 berada di perairan Laut Aru, Laut Arafuru dan Laut Timor bagian Timur.

Nara sumber Dr Alison Green dari The Nature Conservancy mengatakan mengenai pentingnya keberlanjutan perikanan. Di dalam kawasan konservasi harus didukung dengan data yang akurat, seperti data terumbu karang dan ikan.

Menurut Rili Djohani dari Coral Triangle Center, perlu adanya mata pencaharian alternatif bagi masyarakat di dekat atau di dalam kawasan konservasi laut. Hutan mangrove, misalnya, dapat dijadikan salah satu alternatif untuk pengembangan potensi wisata.

Sementara itu, DirekturBird’s Head Seascape Conservation International Meity Mongdong menjelaskan bagaimana manfaat ke depan dengan adanya kawasan perlindungan laut. Seperti yang telah dijalankan di kawasan konservasi Raja Ampat, Papua Barat.

Diskusi Marine Protected Area ini dengan moderator presenter Prita Laura.*