“Tapi jika ekonomi Tiongkok masih di angka 5 persen dan kenaikan harga minyak juga tidak besar, kita masih bisa tumbuh 1-2 persen,” katanya.
Namun jika terjadi perang nuklir maka asumsinya harga minyak akan meningkat, dan membuat beban subsidi akan semakin berat. Hal ini dapat membuat angka inflasi yang akan semakin tinggi.
“Kajian kami memang kita harus siap-siap tentu jika terjadi perang nuklir meski tidak kita tidak inginkan,” ujarnya.
“Namun kita perlu bersiap, termasuk juga kami sudah menyiapkan simulasi kebutuhan subsidi tambahan kenaikan BBM jika skenario terburuk terjadi.”
Hanya saja, menurut Pihri, dalam menghadapi ketidakpastian atas situasi perekonomian dunia, Indonesia perlu memiliki modal dasar menghadapi 2023.
Kunci menghadapi ketidakpastian 2023 ada di tangan Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan. “Jika BI tetap mendukung kebijakan fiskal pemerintah dengan operasi moneter, maka ketidakpastian 2023 relatif bisa diturunkan seperti saat Pandemi Covid-19 berlangsung,” ujarnya.
Kunci kedua, dalam RAPBN 2023, defisit fiskal dipatok di angka 2,8 persen terhadap PDB. Ini sinyal bahwa 2023 kebijakan fiskal masih akan kontrasiklus.
Tapi itu tidak cukup jika komposisi belanja tidak diprioritaskan pada penanganan pengangguran, sektor yang memiliki elastisitas pekerja yang tinggi (UMKM dan public sector employment), dan perlindungan sosial.
Komentar tentang post