Benarkah Honor Petugas KPPS Dipotong Pajak 5 Persen

Darilaut - Pemilihan Umum (pemilu) untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, akan berlangsung pada Rabu 14 Februari 2024.

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara disingkat KPPS bertugas melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara.

Sebagai penyelenggara pemilu, KPPS dibentuk oleh PPS (Panitia Pemungutan Suara) untuk melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Terdapat pula Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri yang disingkat KPPSLN. Kelompok ini dibentuk oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar negeri.

Kemudian, ada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri Kotak Suara Keliling (KPPSLN KSK) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri Pos (KPPSLN Pos).

Selain itu, terdapat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara yang disebut Petugas Ketertiban TPS yang dibentuk pula oleh PPS.

KPPS sebagai penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugas dan kewajibannya akan memperoleh honorarium. Beredar informasi di media sosial bahwa honor petugas KPPS dipotong pajak sebesar 5 persen.

Hasil Telaah

Dalam kegiatannya sebagai petugas, KPPS melaksanakan tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Meliputi: a) persiapan pemungutan suara, b) pelaksanaan pemungutan suara, c) persiapan penghitungan suara, dan d) pelaksanaan penghitungan suara.

Tahapan pemungutan dan penghitungan suara meliputi pemungutan dan penghitungan suara di dalam negeri dan luar negeri.

Sebagai penyelenggara pemilu KPPS memperoleh honor atas kegiatannya dalam proses pemungutan dan penghitungan suara.

Terdapat beberapa komponen penganggaran di TPS yang besarannya lebih dari Rp 13 juta, antara lain, untuk honorarium, biaya pembuatan TPS, operasional, makan dan minum.

Setiap petugas KPPS akan memperoleh honorarium, sebagaimana dalam ketentuan, bagi ketua dan anggota. Tidak semua petugas KPPS akan dipotong pajak atas honorarium tersebut. Potongan pajak sesuai dengan golongan petugas KPPS yang juga seorang pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara (ASN).

Hal ini sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban APBN atau APBD dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota Polri dan Pensiunan yang Menjadi Beban APBN atau APBD.

Pajak Penghasilan Pasal 21 berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama apapun yang menjadi beban APBN atau APBD, dipotong oleh bendahara pemerintah yang membayarkan honorarium atau imbalan lain tersebut.

Pajak Penghasilan bersifat final dengan tarif:

a) Sebesar 0% (nol persen) dari penghasilan bruto bagi PNS Golongan I dan Golongan II, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Tamtama dan Bintara, dan Pensiunannya.

b) Sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto bagi PNS Golongan III, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan Pensiunannya.

c) Sebesar 15% (lima belas persen) dari penghasilan bruto bagi Pejabat Negara, PNS Golongan IV, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi, dan Pensiunannya.

Kesimpulan

Petugas KPPS yang bukan pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara (ASN) tidak mendapatkan potongan sebesar 5 persen. Pengenaan potongan pajak sebesar 5 persen bagi petugas KPPS yang juga PNS Golongan III.

Rujukan

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota Polri dan Pensiunan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Apakah Gaji PNS Dibebani Pajak Penghasilan? https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-gaji-pns-dibebani-pajak-penghasilan--lt5fe0280dcdfee

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan.

Konten ini diproduksi Darilaut.id sebagai upaya untuk melawan hoaks, informasi bohong, konten palsu dan sejenisnya.

Benarkah Honor Petugas KPPS Dipotong Pajak 5 Persen

Pemilu 2024, Pemerintah Kota Gorontalo Menyiapkan Ambulance di Kecamatan

Memilih Adalah Hak, Cek Terdaftar Sebagai Pemilih dan Lokasi TPS

Postingan Terkait

Mahkamah Konstitusi Sidang Pengucapan Putusan Keabsahan Syarat Pendidikan Gibran

Sidang MK Soal Keabsahan Syarat Pendidikan Gibran dan Pasal 18 Ayat (3) Tidak Ada Saat Uji Publik

Hakim MK Bahas Perkara PHPU Pilpres, Sidang Putusan Syarat Pendidikan Awal Pekan Depan

Mengapa Mahkamah Konstitusi Menyidangkan PHPU Pilpres 2024 tahun 2026?

DEEP Indonesia: Usulan Pilkada oleh DPRD Buka Peluang Bagi Oligarki Daerah

Mafindo Refleksi Tren Hoaks 2024–2025, Penggunaan Teknologi Deepfake Meningkat

Ini Cara Mengecek Apakah di Daerahmu Ada Dinasti Politik

BRIN Membahas Politik Dinasti, Kekuasaan Layaknya Warisan Keluarga

Memilih Adalah Hak, Cek Terdaftar Sebagai Pemilih dan Lokasi TPS

TERBARU

Akademisi UNG Bahas Rencana Zonasi Pulau-Pulau Kecil Gorontalo Utara

AMSI Bahas Hak Cipta dan Royalti Karya jurnalistik

Kolaborasi Peneliti Indonesia dan Jerman Temukan 8 Spesies Baru Krustasea di Laut Sulawesi Utara

El Niño Terkuat Tahun Ini Diprediksi Dapat Menyebabkan 451 Ribu Kematian di Berbagai Negara, Termasuk Indonesia

Suhu Permukaan Laut dan Prediksi Curah Hujan Global Oktober Hingga Desember 2026

Anomali Suhu Permukaan Laut di Pasifik Khatulistiwa Pusat Fenomena El Niño

AmsiNews

REKOMENDASI

Topan Yinxing Membawa Gelombang Tinggi di Laut Filipina

Mekanisme Pergerakan Geser Gempabumi Dangkal di Tapanuli Utara

Siswa di AS Menuntut Lebih Banyak Pembelajaran Perubahan Iklim

Wisata Hiu Paus di Bone Bolango Akan Dibuka dengan Protokol Covid-19

Fenomena Pemutihan Karang di Perairan Selatan dan Utara Gorontalo

Topan Super Ragasa Mendekati Pendaratan di Pesisir Guangdong

Kategori

About

darilaut.id

Selamat Datang Kembali

Buat Akun Baru

Ambil password