Benarkah Honor Petugas KPPS Dipotong Pajak 5 Persen

Darilaut - Pemilihan Umum (pemilu) untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, akan berlangsung pada Rabu 14 Februari 2024.

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara disingkat KPPS bertugas melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara.

Sebagai penyelenggara pemilu, KPPS dibentuk oleh PPS (Panitia Pemungutan Suara) untuk melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Terdapat pula Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri yang disingkat KPPSLN. Kelompok ini dibentuk oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar negeri.

Kemudian, ada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri Kotak Suara Keliling (KPPSLN KSK) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri Pos (KPPSLN Pos).

Selain itu, terdapat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara yang disebut Petugas Ketertiban TPS yang dibentuk pula oleh PPS.

KPPS sebagai penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugas dan kewajibannya akan memperoleh honorarium. Beredar informasi di media sosial bahwa honor petugas KPPS dipotong pajak sebesar 5 persen.

Hasil Telaah

Dalam kegiatannya sebagai petugas, KPPS melaksanakan tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Meliputi: a) persiapan pemungutan suara, b) pelaksanaan pemungutan suara, c) persiapan penghitungan suara, dan d) pelaksanaan penghitungan suara.

Tahapan pemungutan dan penghitungan suara meliputi pemungutan dan penghitungan suara di dalam negeri dan luar negeri.

Sebagai penyelenggara pemilu KPPS memperoleh honor atas kegiatannya dalam proses pemungutan dan penghitungan suara.

Terdapat beberapa komponen penganggaran di TPS yang besarannya lebih dari Rp 13 juta, antara lain, untuk honorarium, biaya pembuatan TPS, operasional, makan dan minum.

Setiap petugas KPPS akan memperoleh honorarium, sebagaimana dalam ketentuan, bagi ketua dan anggota. Tidak semua petugas KPPS akan dipotong pajak atas honorarium tersebut. Potongan pajak sesuai dengan golongan petugas KPPS yang juga seorang pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara (ASN).

Hal ini sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban APBN atau APBD dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota Polri dan Pensiunan yang Menjadi Beban APBN atau APBD.

Pajak Penghasilan Pasal 21 berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama apapun yang menjadi beban APBN atau APBD, dipotong oleh bendahara pemerintah yang membayarkan honorarium atau imbalan lain tersebut.

Pajak Penghasilan bersifat final dengan tarif:

a) Sebesar 0% (nol persen) dari penghasilan bruto bagi PNS Golongan I dan Golongan II, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Tamtama dan Bintara, dan Pensiunannya.

b) Sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto bagi PNS Golongan III, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan Pensiunannya.

c) Sebesar 15% (lima belas persen) dari penghasilan bruto bagi Pejabat Negara, PNS Golongan IV, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi, dan Pensiunannya.

Kesimpulan

Petugas KPPS yang bukan pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara (ASN) tidak mendapatkan potongan sebesar 5 persen. Pengenaan potongan pajak sebesar 5 persen bagi petugas KPPS yang juga PNS Golongan III.

Rujukan

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota Polri dan Pensiunan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Apakah Gaji PNS Dibebani Pajak Penghasilan? https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-gaji-pns-dibebani-pajak-penghasilan--lt5fe0280dcdfee

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan.

Konten ini diproduksi Darilaut.id sebagai upaya untuk melawan hoaks, informasi bohong, konten palsu dan sejenisnya.

Benarkah Honor Petugas KPPS Dipotong Pajak 5 Persen

Pemilu 2024, Pemerintah Kota Gorontalo Menyiapkan Ambulance di Kecamatan

Memilih Adalah Hak, Cek Terdaftar Sebagai Pemilih dan Lokasi TPS

Postingan Terkait

Suara Tidak Sah PSU Gorontalo Utara Rendah, Hanya 0,82%

Jika Tidak Ada Gugatan di MK KPU Gorontalo Utara Akan Tetapkan Pasangan Calon Terpilih

PSU Gorontalo Utara, Hari Ini KPU Menggelar Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara

Partisipasi Pemilih PSU Gorontalo Utara 80,31%

JagaSuara PSU Gorontalo Utara, Thariq Modanggu – Nurjana Hasan Unggul di 8 Kecamatan

Partisipasi Pemilih PSU Pilkada Gorontalo Utara Tidak Anjlok

Besok PSU Pilkada Gorontalo Utara

Siapa yang Berpeluang Memenangkan PSU Gorontalo Utara?

Memilih Adalah Hak, Cek Terdaftar Sebagai Pemilih dan Lokasi TPS

TERBARU

Pemegang Dokumen Pemanfaatan Ruang Laut Wajib Bikin Laporan Tahunan, Terlambat Sehari Denda Rp 5 Juta

Pentingnya Konservasi Tumbuhan Khas Indonesia

Ribuan Tumbuhan Khas Indonesia Bersifat Endemik dan Langka

Krisis Polusi Meningkat, 180 Negara Bahas Pembatasan Bahan Kimia Beracun

UNG Buka Program Studi Baru Sarjana Pendidikan Khusus

BMKG Pantau Bibit Siklon Tropis 97S dan 99W

AmsiNews

REKOMENDASI

Besok, Puncak Hari Nusantara di Banggai

Ini Spesies Ikonik di Cagar Biosfer Baa Atol Maldives

Inflasi Terendah Nasional, Pemerintah Kota Gorontalo Tetap Akan Menggelar Pangan Murah

Pesawat Lion Jatuh, Tim SAR Lakukan Pencarian di Permukaan dan Bawah Laut

1 Ramadan 1446 H Jatuh pada Sabtu 1 Maret 2025

Topan Yinxing Membawa Gelombang Tinggi di Laut Filipina

Tags

Kategori

About

darilaut.id

Selamat Datang Kembali

Buat Akun Baru

Ambil password