Pembentukan Satgas Laut Lokal dengan struktur komando jelas dan akses pembiayaan yang berkelanjutan, bukan hanya proyek sementara.
Pelibatan nelayan sebagai “mata dan telinga” pengawas laut, dengan mekanisme pelaporan langsung menggunakan kanal komunikasi resmi.
Namun, penegakan hukum saja tidak cukup. Pemerintah daerah wajib memastikan bahwa nelayan patuh hukum merasa dilindungi, dihargai, dan didukung.
Jika mereka hanya diminta taat aturan tanpa diberi akses alat tangkap ramah lingkungan yang terjangkau, maka ketimpangan akan menciptakan ruang bagi kembali tumbuhnya praktik ilegal.
Subsidi atau bantuan harus diarahkan tepat sasaran: bukan seremoni distribusi alat, tetapi pemberdayaan nyata bagi nelayan agar mampu bersaing secara sehat.
Selain itu, perlu kampanye masif tentang fakta bahwa kegiatan ilegal bukan hanya merusak laut, tetapi merampas hak generasi mendatang.
Pemerintah daerah perlu berbicara lantang: “Setiap ikan yang dirusak hari ini adalah masa depan anak cucu yang dicuri.”
Seruan ini harus masuk ke sekolah, masjid, pasar, dan setiap ruang sosial masyarakat pesisir. Edukasi tak boleh hanya di seminar, tapi harus hadir dalam bahasa sederhana dan menyentuh hati.
Satu hal yang perlu diingat: menjaga laut bukan tugas segelintir aparat, tetapi tanggung jawab kolektif. Namun kepemimpinan tetap harus datang dari pemerintah daerah.
